WARTABUMIGORA. LOMBOK BARAT -- Puluhan pengurus LSM KASTA NTB DPC Batulayar bersama perwakilan masyarakat dan pemuda mendatangi Kantor Desa Bengkaung untuk audiensi perihal persoalan kebutuhan dasar masyarakat, tentang air bersih, rumah tidak layak huni (RTLH), serta akses jalan.
Menurut Asjuni warga setempat, kebutuhan dasar tersebut sangat mendesak dan sangat bertentangan dengan master plan desa wisata yang sudah dibuat oleh pemerintah desa, sehingga sejumlah masyarakat merasa terabaikan dan merasa tidak diperhatikan.
" Pemerintah desa kurang serius menyikapi persoalan kekurangan air di desa ini." Kata Asjuni. Senin (7/9/2020).
Menurut dia, solusi yang ditawarkan tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat, contoh saja dalam persoalan air ini, masyarakat Dusun Bunut Boyot mengusulkan untuk dibangun Penampungan Air Hujan (PAH).
" Namun justru Pemdes menganggarkan sumur bor yang dibangun dibawah (Dusun Bunean) dan dipompa menggunakan mesin dan menelan biaya yang sangat besar namun tidak bisa maksimal mencukupi kebutuhan air ini." Sambungnya.
Padahal menurut dia, untuk membangun PAH maka persoalan Air ini setidaknya bisa teratasi. Dirinya berharap agar usulan masyarakat ini menjadi prioritas utama dalam RKPDes 2021 mendatang.
" Kami sangat menyayangkan persoalan air ini belum bisa tuntas sampai dengan saat ini," katanya.
Imamul Azkar juga menjelaskan, bahwa banyak masyarakat yang sudah membeli water meter dengan harapan air ini bisa terjadwal, namun sampai dengan saat ini water meter itu pun tidak berfungsi.
" Padahal masyarakat mengeluarkan biaya jutaan rupiah namun sia-sia belaka." ungkapnya.
Kepala Desa Bengkaung H. Faizul Bayani mengungkapkan, bahwa pihaknya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan kebutuhan dasar masyarakat seperti yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat dan sesuai dengan tema yang akan diaudiensi oleh pengurus KASTA NTB DPC BATULAYAR tersebut.
Dirinya memaparkan menggunakan slide apa-apa yang pernah dilakukan selama menjabat dalam kurun waktu satu tahun ini, dan apa yang menjadi kendala selama melakukan upaya tersebut, masalah air ini diakuinya terkendala dengan besarnya biaya pemeliharaan, kurangnya sumber daya manusia yang mengelola air tersebut, serta kurangnya debit air yang akan dimanfaatkan.
" Sementara masalah RTLH ini sudah berkali-kali mencoba mengusulkan pembangunan tersebut kepada pemerintah daerah bahkan pemerintah provinsi namun sampai dengan saat ini belum juga ada realisasi." Kata dia.
Dan masalah akses jalan itu sendiri dirinya sangat ingin membangun akses jalan yang di maksud agar mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, namun pihaknya mengakui bahwa akses jalan yang dimaksud tebentur dengan aturan sesuai arahan pendamping desa.
" Sebab akses jalan yang dimaksud berada di wilayah desa senteluk meskipun warganya merupakan desa bengkaung sehingga dirinya berharap bisa dibantu oleh rekan-rekan LSM KASTA NTB Khususnya DPC Batulayar agar pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan batas desa tersebut." Kata Kades.
Sekretaris LSM KASTA Kecamatan Batulayar Multazam menganggap, bahwa solusi yang ditawarkan pemerintah Desa terkait persoalan air ini bukan solusi karena solusi yang ditawarkan bukan menyelesaikan masalah namun justru menambah masalah.
" Pemerintah desa belum maksimal melakukan penggalian gagasan ke masyarakat terkait potensi-potensi masalah yang terjadi di desa bengkaung, seperti di dusun bunut boyot itu misalkan, masyarakat butuh PAH namun justru kepala desa bangun sumur bor." Katanya.
Selain itu adzam sapaan akrab, menganggap Pemerintah Desa kurang maksimal membangun komunikasi dengan semua pihak terutama dengan Pemdes Senteluk mengenai akses jalan yang ke dusun seraye.
" Kami juga sesal kan rencana pembangunan tempat wisata di desa bengkaung dimana ditempat wisata tersebut ada rencana pembuatan kolam renang, sementara masyarakat sendiri khsusnya yang berada diatas bukit kekurangan air, dan sangat ironis jika tempat wisata ini dibangun dan dibuatkan kolam renang tempat wisatawan bermain sementara masyarakat di perbukitan justru kekurangan air, ini kan aneh." cetusnya.
Selain itu Sekretaris LSM KASTA NTB DPD LOBAR Zulfan, yang ikut hadir dalam kegiatan audiensi tersebut, meminta kepada pemerintah desa agar mengkaji ulang rencana pembangunan wisata yang direncanakan memiliki kolam renang tersebut, karena sangat bertentangan dengan kondisi masyarakat saat ini.
" Dimana kebutuhan dasarnya belum terpenuhi secara maksimal, kamj akan terus mengawal apa yang menjadi tuntutan masyarakat ini, baik persoalan air, RTLH, ataupun akses jalan yang dimaksud," katanya.(rd).
0 Komentar