Kebijakan ini tentunya merupakan kebijakan nasional yang harusnya daerah bisa memahami keadaanya.
Salah seorang guru honorer, yang tidak mau di sebut namanya di SD Negeri Oi Panihi Kecamatan Tambora, misalnya mengaku kepada Wartabumigora, Kamis (26/11), dirinya harus bolak balik dan menempuh jarak lebih kurang dua ratus kiloan sekali ke Dinas Kabupaten maupun Kantor Pajak Pratama Kota Bima hanya untuk mengurus nomor pokok wajib pajak (NPWP) guna untuk mendapatkan kucuran dana segar dari pemerintah.
" Kami bolak balik saja satu dua tiga hari ini," katanya.
Pantauan media ini di Dompu dan Bima saat ini banyak honorer yang mengurus NPWP dan KK hanya untuk mendapatkan stimulan yang ditransfer langsung ke rekening begitu pula dengan guru tetap sibuk mem validasi data dalam info GTK nya mereka bahkan hingga kini SPJ untuk itu belum ada yang kelar.
Kabid PTK Dikbudpora Bima Tajudin Nor misalnya saat dikonfirmasi beberapa hari yang lalu terkait dengan kapan pencairan TPG mengaku masih banyak data belum valid pada tingkat sekolah.
" Dari data total SD SMP Se Kabupaten aja masih banyak sekolah sekolah kita yang belum validkan data para gurunya," Kata mantan sekcam ini.
" Bukan urusan dinas valid dan tidaknya data melainkan ops, kita hanya memverifikasi saja hasil info GTK yang dinyatakan valid by kementerian," ungkapnya.
Sementara Asroel bagian olah data hasil verval dan validasi menambahkan bahwa saat ini masih ada Kepala UPT Dikpora Kecamatan seperti Bolo dll yang belum mengembalikan tandatangan SPJ.
" Selama SPJ belum ditandatangan dan disetor kembali ke meja kami, sulit bagi kita untuk menyimpulkan finalnya data untuk mengeksekusi pada tingkat bank," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Dikbudpora Zunaidin HI., S.Sos. selaku pejabat yang bertanggungjawab atas soal pendidik dan tenaga kependidikan belum berhasil dihubungi mengingat hp beliau selalu tidak aktif dan diluar jangkauan (kmn).
0 Komentar