WARTABUMIGORA. BIMA - Kelangkaan pupuk dikabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak hanya terjadi baru-baru ini, namun setiap menjelang musim tanam petani masih merasakan kondisi serupa.
Salah satu mahasiswa asal Desa Sai, Kecamatan Soromandi, Sukirman menilai bahwa Pemerintah daerah (Pemda) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima, serta Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) terlihat tidak pro petani.
Hal itu pun menjadi salah satu pemicu terjadinya kelangkaan pupuk berkelanjutan yang menuai polemik ditengah masyarakat, serta meresahkan para petani.
"Tidak mungkin ada kelangkaan pupuk dikabupaten, khususnya didecamatan soromandi, kalau Pemda Bima, DPRD dan KP3 bisa sepaham dalam menjalankan regulasi yang ada sesuai dengan kewenangan masing-masing," ungkap Suky sapaan akrabnya kepada media ini melalui via WhatsApp, Minggu (03/01/2021).
Suky juga menuturkan bahwa KP3 sama sekali tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Seharusnya kata Suky, KP3 aktif melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan, serta penggunaan pupuk dan pestisida di wilayah masing-masing, baik melalui pemantauan secara langsung terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk dari pihak PT atau CV terkait, sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
"Selama ini, akibat dari tidak adanya peran KP3, membuat distributor dan para pengecer nakal, leluasa untuk menjual pupuk subsidi dan non subsidi secara paket diatas harga eceran tertinggi (HET),"tuturnya.
Suky juga mengungkapkan, dikecamatan Soromandi, khususnya didesa Sai dan sekitarnya, pupuk masih dijual diatas harga HET oleh pengecer dibawah kendali distributor CV. Rahmawati dengan harga berkisar Rp. 130.000, hingga 170.000 per/zat pupuk urea bersubsidi.
"Belum lagi dihitung dengan harga paketannya, jelas akan lebih mahal lagi dan menyulitkan masyarakat petani,"ungkapnya.
Terkait persolan kelangkaan pupuk, penjualan paket dan diatas harga HET, kata Suky, diduga ada konspirasi antara pihak distributor CV terkait dengan Pemerintah daerah. Apabila itu benar-benar terjadi, maka akan terus memperpanjang kesengsaraan masyarakat petani dikabupaten Bima.
"Saya menduga polemik yang tidak ada ujungnya ini, ada unsur kesengajaan dan pembiaran dari pemerintah daerah. Sehingga sampai sekarang belum ada titik terangnya. Kalau dari kewenangan yang dimiliki Bupati, DPRD dan KP3, tidak mungkin tidak mampu menuntaskan persoalan pupuk bersubsidi,"ucapnya.
Demisioner ketua Komisariat pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII) STISIP Mbojo Bima ini, mendesak Pemda Kabupaten Bima untuk segera mengakhiri polemik pupuk bersubsidi.
"Kami meminta kepada pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Bima agar segera memanggil semua distributor se-Kabupaten Bima untuk membahas terkait polemik pupuk bersubsidi. Dengan harapan, agar polemik yang kerap muncul setiap musim tanam petani dari tahun ke tahun ini dapat diselesaikan,"tutupnya.
Sementara Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Pemda maupun pihak DPRD Kabupaten Bima. (Ipul).
0 Komentar