Masa aksi yang Dikoordinir oleh Ruslan selaku korlap menggedor kantor desa dan menuntut pemerintah desa menemui masa aksi untuk menjelaskan alasan pemotongan BLT masyarakat desa cempi jaya.
Dalam orasinya, Ruslan Meminta Pemerintah desa cempi jaya segera menjawab tuntutan masa aksi yang telah mereka tunggu selama 1 Minggu.
"Kami datang kesini hanya ingin berorasi damai, Apa yang menjadi tuntutan kami segera dijawab, Karena sudah satu Minggu kami memberikan waktu, Namun sampai hari ini belum ada jawaban yang jelas dari Kades Cempi Jaya" Teria Ruslan.
Menurut Ruslan, selama ini aparat Desa Cempi Jaya telah melakukan tindakan yang tidak profesional terhadap Masyarakat, Karena tidak melakukan transparansi terhadap pengelolaan anggaran dana desa Desa di Tahun 2020.
"Kami menganggap Kades Cempi Jaya sudah melakukan kesalahan besar dalam mengelola Dana Desa, Dan juga Bumdes tidak jelas pengelolaanya, Mulai dari simpan pinjam modal usaha sampai hari ini juga belum jelas berapa hasil dari simpan pinjam tersebut" Ungkap Ruslan.
Sementara Ade Fatul Anam mengatakan bahwa permasalahan yang ada di Desa Cempi Jaya sudah nyebar luas, selama ini oemdes Cempi Jaya sangat tidak transparansi terhadap masyarakat. Mulai dari pengelolaan dana Desa, Penyaluran BLT dan cara pengelolaan Bumdes.
"Aparat Desa Cempi Jaya sudah menyalahi aturan berkaitan dengan pemotongan BLT, Karena sudah di Instruksikan oleh Presiden RI sepeserpun tidak boleh di potong dengan alasan apapun" Cetus Ade Fatul Anam.
Menanggapi Tuntutan masa aksi, Kepala Desa Cempi jaya Ade Syarifudin Mengaku pada hari Senin kemarin sudah melakukan dialog dan sudah saya sampaikan apa yang menjadi tuntutan (APPD).
"Yang berkaitan dengan transparansi anggaran Desa kami Sudah melakukan rapat terbuka sesuai undang - undang yang berlaku" Singkat Kades.
Sementara Hamzah selaku Kasi kaur kesra Desa Cempi Jaya dihadapan masa aksi menyampaikan permohonan maaf terkait pemotongan terhadap BLT Masyarakat Desa Cempi Jaya yang ia lakukan tanpa ada yang suruh.
"Pemotongan tersebut saya pergunakan untuk dana pembangunan Menara Masjid, Namun persoalan ini memang saya tidak melakukan rapat koordinasi secara umum, Dalam arti miskomunikasi tentang pengadaan pemotongan BLT " Alasannya.
Setelah mendengar paparan pemerintah desa, dengan rasa tidak puas Masa aksi membubarkan diri dan akan melaporkan secara resmi ke Inspektorat dan kepolisian terkait pemotongan BLT tersebut.
0 Komentar