Itu artinya kepekaan terhadap masalah sosial pemerintah daerah sangat miris dan memprihatinkan. Ini bisa jadi karena penempatan Pejabat - pejabat menjadi Ketua dan Kepala OPD penuh dengan pola dan Praktik KKN, karena dekat dengan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota bahkan soal etnis dan keluarga.
Hasan juga menambahkan "Praktik-Praktik beginilah sudah tidak layak, basi dan anti Reformasi, untuk itu Kami mendesak Gubernur, Bupati dan Wali Kota disamping dengan modek dan tata cara Pansel dalam seleksi Kepala - Kepala OPD, Pansel nya juga jangan cuma seremonial dan jangan hanya mengikuti maunya User, tapi hendaknya juga memperhatikan rekam jejak, kinerja dan keberpihakan dalam memikirkan rakyat.
Terutama Kabupaten Lombok Tengah yang akan segera melakukan Mutasi, jangan angkat Para Carmuk dan Pemalas, serta setelah di Complain maupun digedor baru menyelesaikan masalah Pemerintahan dan Pembangunan.
"Kami wanti-wanti Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah untuk tidak melakukan pola KKN dalam penempatan Pejabat dan Pemerintahan untuk Pembangunan di Lombok Tengah, kasus warga terisolir dan Rumah Sakit Internasional Desa Sengkol adalah kasus yang memalukan untuk melihat kinerja Pemerintah Daerah baik Provinsi NTB maupun Kabupaten Lombok Tengah."Tutup Hasan Masat.
0 Komentar