WARTABUMIGORA. Lombok Barat - Sosialisasi E- Retribusi Jasa Perparkiran di Area Pasar Gunungsari yang di hadiri langsung oleh Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat Drs. H. Moh Najib, MM, menuai banyak Interupsi dari para Juru Parkir.
Dalam pemaparannya, penertiban parkir yang ada di Lombok Barat saat ini sedang gencar dilakukan oleh Dishub Lobar untuk meningkatkan PAD Lombok Barat.
"Kami menawarkan kerja sama kepada Jukir yang ada di Pasar Gunungsari agar dikelola oleh pihak ketiga, supaya tertib dan meningkatkan PAD. Tidak hanya di Pasar Gunungsari, sosialisasi ini juga kami akan lakukan di tempat-tempat lain" jelasnya. Kamis (29/7/2021).
Sosialisasi yang dihadiri oleh 20 Juru Parkir ini pun berlangsung tegang, H Gerom (sapaan akrabnya) menuturkan para Jukir tidak menerima tawaran ini. Sebab dari awal pemindahan Pasar Gunungsari yang mulanya terletak di jalan raya Tanjung ke belakang Kantor Camat Gunungsari, tidak pernah ada campur tangan Pemkab Lobar dalam menfasilitasi kami sebagai Jukir.
Ahmad Waisatul Qurony, Ketua Harian Ampes yang juga ikut menghadiri sosialisai sebagai perwakilan/pendamping Para Juru Parkir mengungkapkan bahwa defisit PAD Lombok Barat jangan dijadikan alasan untuk menghilangkan mata pencaharian masyarakat sekitar Pasar Gunungsari. Kalau ini tentang Penertiban perparkiran dan PAD, masih banyak solusi lain yang bisa dilaksanakan, tidak dengan outsourcing yang akan banyak berdampak bagi penghasilan masyarakat ditengah Pandemi.
"Saya rasa tawaran Dinas Perhubungan ini Lucu, bangunan pasar belum selesai, masih dicicil, lahan parkir belum ada, sudah mau di kelola PT. Bangun pasar saja sudah hampir 3 tahun belum kelar sudah di MOU kan Pemda, ini Lucu dan kebijakan yang arogan ditengah Pandemi Covid" ujarnya.
Untuk meningkatkan PAD Lombok Barat dan menjaga kondusifitas di area Pasar Gunungsari Rony menambahkan, agar dibuatkan Koperasi di area Pasar Gunungsari yang bisa menjadi balancing PAD dan pelaku usaha di Pasar Gunungsari.
Kebijakan Pemda Lombok Barat yang telah melakukan MOU dengan PT. Kurniawan Jaya dalam E Retribusi mendapat perhatian Al Haetami,(Ketum Ampes NTB), menurutnya kebijakan ini tidak memihak masyarakat ditengah menurunnya pendapatan masyarakat dan sulitnya bertahan ditengah PPKM yang di terapkan di Lombok Barat, ungkapnya.(aldy).
0 Komentar