" Alhamdulillah Pemerintah bersama-sama DPR RI telah menerbitkan Undang-undang Pesantren yaitu Undang-undang nomor 18 tahun 2019, ini adalah bentuk pengakuan pemerintah agar Pesantren bisa tumbuh berkembang dan juga bagaimana pemerintah akan memberikan fasilitasi kepada Pesantren." Ujarnya.
KH. Zainut Tauhid Sa'adi juga menjelaskan, 'itulah salah satu program kementerian Agama yang menjadi prioritas oleh Gusman yaitu kemandirian Pesantren.
" Hal ini penting agar Pesantren sebagai lembaga pendidikan, sebagai lembaga Dakwah dan sebagai lembaga pengembangan masyarakat. Lanjut Wamen, Beberapa waktu yang lalu Presiden telah menerbitkan Perpres nomor 82 tahun 2021 terkait dengan fasilitasi anggaran untuk pondok pesantren yang bisa diberikan oleh Pemerintah Daerah, ini penting agar Kemenag bisa membicarakan dengan Pemda tentang berapa kebutuhan untuk Pondok Pesantren," jelasnya.
Menurut dia, yang selama ini ada hambatan karena dianggap Pesantren itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Agama yang Vertical dan sekarang tidak lagi karena Pemda sebagai Instansi Horizontal untuk memberikan bantuan kepada Pondok Pesantren.
" Kami diberbagai Provinsi dengan Pondok Pesantren melakukan vaksinasi di lingkungan Pondok Pesantren yang bekerja sama dengan TNI/Polri."Ungkapnya.
KH. Zainut juga berharap supaya pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar serta pemberian Bos untuk para Santri.
Sementara itu Kepala Kemenag Kabupaten Lombok Tengah H. Zamroni Aziz, S. HI. MH dalam acara tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap Wakil Menteri Agama RI yang menyempatkan diri untuk bersilaturahmi dengan seluruh Jajaran Kemenag Kabupaten Lombok Tengah.
Dalam acara tersebut H. Zamroni Aziz juga sangat berharap kepada Bupati Lombok Tengah H. L. Fathul Bahri, S. IP yang juga hadir dalam acara tersebut, dengan harapan untuk bisa memberikan suatu yang terbaik untuk Pondok Pesantren yang ada di Lombok Tengah.
0 Komentar