Para elite yang terdiri atas orang terkaya di dunia hingga pejabat publik dan politisi ini memanfaatkan negara-negara yang menjadi surga pajak atau tax haven dan menggunakan perusahaan off shore untuk membeli properti dan menyembunyikan aset kekayaan mereka.
Hal itu digunakan untuk menghindari kewajiban membayar pajak hingga hal lain yang mungkin lebih buruk. Dikutip dari laman resmi ICIJ, Senin 4 Oktober 2021 disebutkan, terdapat sekitar 330 politisi dan 130 miliarder yang ada dalam daftar Forbes yang namanya disebutkan dalam Pandora Papers termasuk 2 nama pejabat Indonesia yaitu Menko Perekononian Airlangga Hertanto dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (LBP).
Menurut Andrianto, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) harus mulai mengusut Menko Marves LBP dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai pejabat publik sungguh tidak memberikan contoh yang baik.
" Nama Airlangga dan LBP muncul dalam Pandora Papers dengan ada indikasi penggelapan pajak. Padahal pajak yang jadi tumpuan APBN selalu tidak memenuhi target. Bilamana masih ada modus untuk menghindari pajak." Ujar Andrianto, SIP Direktur ‘Indonesian Political Actions’ (IPA) di Jakarta, Selasa (5/10/2021).
Menurut Andrianto, delapan dokumen terpencar di antara 11,9 juta arsip Pandora Papers. Setiap arsip setebal hampir seratus halaman. Arsip itu memuat korespondensi dan daftar klien Trident Trust-perusahaan finansial yang berkantor di sejumlah negara suaka pajak seperti British Virgin Islands dan Panama.
Di antara ratusan klien itu, tertera nama Airlangga Hartarto di British Virgin Islands, yurisdiksi bebas pajak di kawasan Karibia. Airlangga mempunyai dua perusahaan bernama Buckley Development Corporation dan Smart Property Holdings Limited, ujar aktivis mahasiswa 98 ini.
" Seperti di ketahui, dokumen Pandora Papers berisi bocoran data finansial dari 14 agen perusahaan cangkang di negara suaka pajak. Konsorsium Internasional Jurnalis Investigatif atau International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) memperoleh bocoran data berukuran hampir 3 terabita itu dari sumber anonim. Bersama 600-an jurnalis dari 150 media di 117 negara." Jelasnya.
Profil Buckley Development bahkan diberi warna merah. Perusahaan ini disebut perlu melengkapi informasi jumlah dan nilai aset yang dimiliki serta tujuan pendirian perusahaan. Dalam lampiran surat elektronik dokumen bertarikh Oktober 2016, anggota staf Trident menyebutkan perusahaan yang berlabel merah dinyatakan sudah tutup lapak.
Pendirian perusahaan di negara suaka pajak belum tentu mengindikasikan pelanggaran. Faktanya banyak pebisnis menggunakannya untuk urusan legal. Perusahaan cangkang dapat dipakai untuk menghindari pajak dalam bisnis yang sah. Terjadi praktik base erosion and profit shifting yang dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak.
" Pandora Papers menguak aset rahasia, kesepakatan bisnis, dan kekayaan tersembunyi dari para pejabat dan miliarder, termasuk 30 pemimpin dunia. Dokumen itu juga menampilkan data wali kota, narapidana, megabintang sepak bola, hingga pesohor yang ditengarai mendirikan perusahaan cangkang di negeri bebas pajak." Katanya.
Andrinto mengungkap, Airlangga mengklaim tidak menyebutkan pendirian Buckley Development dan Smart Property. Ketua Umum Partai Golkar pernah memiliki keberadaan Buckley Development dan Smart Property dalam laporan harta kekayaan negara yang menjadi miliknya.
" Airlangga hanya mengungkapkan aset tanah, kendaraan, surat berharga, dan giro dalam laporan 2014, empat tahun setelah mendirikan perusahaan cangkang pertamanya di British Virgin Islands." Katanya.
Selain itu lanjut Andrianto, pejabat lain yang tercatat dalam Pandora Papers adalah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut notulan rapat LBP menghadiri rapat direksi perusahaan bernama Petrocapital SA, yang terdaftar di Republik Panama. Luhut tercatat hadir langsung dalam beberapa kali rapat yang berlangsung.
0 Komentar