Slot yang disediakan masing-masing sejumlah 6 orang untuk Provinsi begitupun Kabupaten/Kota. Tapi peserta dari kabupaten Bima malah melebihi kuota, mereka berangkat 9 orang.
" Ini menandakan antusiasme anggota kami sangat tinggi karena besarnya keinginan mewujudkan terlegitimasinya regulasi yg selama ini ditatanan birokrasi Desa terasa sangat mengkebiri tufoksi BPD," Kata Zubair selaku Ketua PABPDSI NTB pada media ini. Rabu (24/11/2021).
Menurut Zubair, regulasi-regulasi yang ada dinilai sangat ironi, tidak mengimplementasi kapasitas BPD sebagaimana mestinya.
" Terlalu banyak tata kelola keuangan pemerintah Desa yang seharusnya BPD sebagai mitra ikut mengambil peran dalam menentukan pengelolaan APBDes tersebut dari aspirasi yang diserap," Ujarnya.
Selama ini, dirinya merasa kehadiran BPD hanya sebagai pelengkap penderitaan saja, maka melalui Rakernas is berharap akan dapat menelurkan perbaikan dan menghadirkan regulasi-regulasi baru di negara ini tentang Desa.
" Ya demi terwujudnya tata kelola pemdes yg benar-benar transfaran demi kemajuan dan kemandirian masyarakat Desa," Terang Zubair.
Sebelumnya, Lalu Mustajab Aziz Ketua PABPDSI Lombok Tengah mengungkapkan, beberapa item yang jadi tuntutan BPD juga telah disampaikan ke pemerintah provinsi NTB melalui komisi I DPRD NTB untuk mendapat dukungan Daerah.
Diantaranya, tentang bagaimana Kejaksaan melakukan pengawalan langsung dalam pengelolaan APBDes. Anggapnya, dapat menurunkan existensi BPD. Begitupun keberadaan pendamping Desa yang berasal dari luar Desa dirasa tidak tepat, akibatkan roda pemerintahan jadi kaku, tidak maksimal.
" Terpenting poinnya ada peningkatan kapasitas BPD dan munculnya anggaran BOP organisasi BPD sebagai relefansi atas kewajiban berat pengawasan yang diemban BPD di Desa, sehingga BOP yang di anggarkan di tiap Desa se-Provinsi itu sama." Jelasnya.
Diharapkan, selepas rakernas ini akan menghadirkan BPD-BPD yang handal, profesional, berintegritas dan sejahtera.
0 Komentar