Hal ini disampaikan Wakil Bupati Lobar Hj Sumiatun, saat membuka rakor Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang digelar Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda). Digelarnya rakor tersebut untuk membangun kordinasi antar stekholder dalam rangka mensinergikan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat di tengah pandemi Covid 19 yang belum berakhir. Selain itu bertujuan untuk meningkatkan fungsi kelembagaan TKPKD, serta meningkatkan pemanfaatan data dalam mengintervensi program program penanggulangan kemiskinan.
Rakor ini dihadiri oleh, para kepala OPD, Kepala BPS Lobar, Baznas, Bank NTB syariah dan Pelindo serta lembaga non Pemerintah lainnya untuk ikut aktif dan bersinergi bersama sama dalam penanggulangan kemiskinan. "Pemda harus bersinergi dengan Lembaga non Pemerintah untuk menangani Kemiskinan. Sebaliknya lembaga non pemerintah, juga tetap bersinergi supaya kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat dapat di turunkan,"katanya, Rabu (1/12).
Ketua DPD Golkar Lobar ini berharap semua perangkat daerah, Lembaga Pemerintah lembaga non Pemerintah membangun kerjasama yang pruduktif, dan kemitraan yang harmonis antar pemangku kebijakan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas untuk masyarakat Lombok Barat.
"Karena angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat kata Sumiatun masih tinggi sekitar 14,28 persen tahun 2020,"sebutnya.
Begitu juga ia mendorong intervensi perlindungan sosial di daerah tepat sasaran agar mampu menekan jumlah orang miskin baru di Kabupaten Lombok Barat. Salah satunya melalui pengelolaan pasca panen dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga di harapkan terjadi penyerapan tenaga kerja di Lombok Barat. Maka melalui Rakor TKPKD ada pemikiran dan inovasi semua perangkat daerah untuk menurunkan angka kemiskinan. Serta kontribusi Lembaga non Pemerintah untuk menurunkan kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat.
Sementara Kepala Bidang Renbang Ekonomi Bappeda Lombok Barat Yulinda Irmayani, ST menyebutkan rakor yang dilaksanakan berdasarkan amanat dari Peraturan Menteri dalam negeri nomor 53 tahun 2020 tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumberdaya manusia TKPK Provinsi dan Kabupaten Lombok Barat. Hasil yang diharapkan melalui rakor tersebut kata Yulinda yakni seluruh OPD dapat mempertajam program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan tufoksi di perangkat daerah masing masing, terlaksananya kordinasi serta sinergitas antar perangkat daerah dan memanfaatkan data dalam mengintervensi program program Penanggulangan kemiskinan.
"Rakor ini dilaksanakan selama satu hari dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang,"sebut Yulinda.
0 Komentar