Bagaimana tidak, kroscek yang dilakukan tim penyelidik Kejari gandeng tenaga ahli dari Dinas PU Lombok Barat tersebar di 8 Dusun, dinilai warga tidak transparan karena bertentangan dengan substansi materi pelaporan yang disangkakan.
" Masak periksa rabat jalan pakek alat sederhana, hanya mengukur panjang lebar dan ketebalan saja secara manual, harusnya dibor sedikit supaya tahu kandungan materialnya untuk diteliti, yang jadi pertanyaan kan soal tanah uruk, dipakai atau tidak, sedangkan dalam temuan nihil, jangan sampek kita dikelabuhi, " sentil warga yang tidak mau disebut namanya.
Dinilai, proses pemeriksaan janggal. Sehingga mengundang percecokan sengit yang mengarah pada perkelahian antara pihak Kejari dan warga di lokasi, tidak ketinggalan pihak TPKD dan BPD turut adu argumen mengenai kecocokan tehnis pemeriksaan dengan rujukan data masing- masing.
Ketua TPKD sendiri dituding bekerja tidak proporsional dan tidak totalitas dalam pelaksanaan proyek, disibukkan pekerjaan lain sebagai PNS. Tidak tau sepenuhnya tehnis dilapangan, berbeda dengan tim BPD yang proaktif mengawasi dilapangan.
Saat coba dikonfirmasi media ini, memang Kasi Pidsus Kejari terkesan bungkam, ia seperti belum mau berkomentar pada wartawan dengan alasan ingin fokus dulu dalam proses penyelidikan objek sampai selesai, begitupun pihak tanaga ahli PU saat ditanya metode mereka berkelip.
" Kami belum bisa kasik jawaban pak, nanti tanya aja pihak kejaksaan hasilnya, biar satu suara, satu pintu, " Kata Tim Ahli PU sambil menghindari kejaran wartawan.
Diketahui, pemeriksaan ini sebagai tindak lanjut dari pelaporan tahap kedua setelah audit yang dilakukan inspektorat dianggap tidak membuahkan hasil maksimal.Kasus tersebut sudah bergulir selama 3 tahun lamanya dan entah kenapa sampai sekarang belum tuntas. Sehingga mengindikasikan ada skenario permainan.
Seperti dilansir dari narasumber, objek pemeriksaan meliputi 3 item yakni pembangunan rabat jalan, NCK, dan RTLH. Total anggaran cukup fantastis capai kisaran 1,9 milyar rupiah.
0 Komentar