SPACE IKLAN

header ads

Korupsi Asabri, Terdakwa Sonny Widjaja Diganjar Hukuman 20 tahun


Berita Nasional
HEADLINE NEWS
Oleh. Mell
Editor. L. Muhasan
Rabo 5 Januari 2022.

Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menghadiri persidangan dengan agenda persidangan Pembacaan Putusan Pengadilan terhadap Terdakwa SONNY WIDJAJA dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT. ASABRI (Persero) pada beberapa perusahaan periode tahun 2012 s/d 2019 bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA. Selasa (4/1/2022). 

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Leoanrd Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan

tindak pidana korupsi, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun. 

" Serta membayar denda sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima

puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan," Ujarnya, Rabo 5/1/2022).

Menurut Eben, pihaknya memerintahkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.64.500.000.000 (enam puluh empat miliar lima ratus juta rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hartanya

dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selarna 5 (lima) tahun. 

" Selain itu menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan," Katanya. 

Ia juga memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 

" Barang bukti berupa dokumen dipergunakan perkara lain dan barang bukti uang, aset bergerak maupun tidak bergerak dirampas untuk negara diperhitungkan untuk menutupi uang pengganti dan yang tidak dapat dibuktikan pengadilan dikembalikan kepada yang berhak," Jelasnya. 

Selain itu menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.

" Atas putusan Majelis Hakim tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pikir-pikir." Katanya.

Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar