"Kamis, 24 Februari 2022, 09.30 WIB. Pemohon Gatot Nurmantyo. Kuasa Refly Harun, Muh Salman Darwis. Acara pengucapan putusan," dikutip dari situs resmi MK, Senin (21/2).
Pada hari yang sama, MK akan memutus perkara yang dimohonkan politikus Partai Gerindra Ferry Juliantono. Mahkamah juga akan memutus permohonan dari beberapa anggota DPD RI, termasuk Fahira Idris.
Dalam permohonannya, Gatot meminta MK menyatakan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) bertentangan dengan konstitusi. Ia menilai aturan itu bertentangan dengan pasal 6 ayat (2), 6A ayat (2), dan 6A ayat (5) UUD 1945.
Pasal itu mengatur pencalonan presiden dan wakil presiden harus didukung partai politik atau gabungan partai politik dengan minimal 20 persen kursi DPR RI atau 25 persen suara sah nasional.
Kubu Gatot Nurmantyo di MK: PT 20 Persen Pilpres, Rakyat Terpolarisasi Gatot berpendapat aturan itu merugikan pemilih lantaran menghalangi warga mendapat kandidat terbaik bangsa. Dia berpendapat presidential threshold juga menimbulkan jual beli kandidasi.
"Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat," ucap Gatot dalam permohonan uji materi itu.
0 Komentar