Mewakili KAMI Lintas Provinsi, Presidium KAMI Jawa Barat, Syafril Sjofyan bahkan menyebut bahwa ide dari pimpinan partai politik pendukung rezim oligarki untuk menunda pemilu tahun 2024 dan mengusulkan perpanjangan masa jabatan Presiden, bukan hanya pengkhianatan dari tujuan berbangsa dan bernegara.
“Tapi juga merupakan tindakan kejahatan demokrasi yang tidak memiliki landasan hukum dan telah mengangkangi ketentuan konstitusi sebagaimana yang telah dinyatakan dalam UUD RI Tahun 1945,” tegasnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu sore (27/2).
Syafril Sjofyan lantas mengurai pernyataan sikap dari KAMI Lintas Provinsi yang turut ditandatangani sejumlah presidium daerah. Seperi dari KAMI Jawa Tengah, Mudrick SM Sangidu; KAMI DIY, Syukri Fadholi; KAMI Jawa Timur, Daniel M. Rasyid; AP-KAMI DKI Jakarta, Djudju Purwantoro; KAMI Banten, Abuya Shiddiq; KAMI Sumatera Utara, Zulbadri; KAMI Riau, Muhammad Herwan; KAMI Kalimantan Barat, H. Mulyadi MY; KAMI Sumatera Selatan, Mahmud Khalifah Alam; KAMI Sulawesi Selatan,
Geralz Geerhan; KAMI Kepulauan Riau, Drs. H. Makhfur Zurachman; KAMI Jambi, H. Suryadi; dan Sekretaris KAMI Lintas Provnisi, Sutoyo Abadi.
Syafril Sjofyan menjelaskan bahwa pihaknya menilai penjilat-penjilat kekuasaan dari beberapa petinggi partai koalisi, sedang melakukan rekayasa dengan memanipulasi atas nama aspirasi rakyat untuk meminta adanya penundaan Pemilu 2024.
“Tanpa sadar sebenarnya mereka sedang melakukan pembajakan aspirasi dan konstitusi yang akan menghancurkan demokrasi, tanpa dasar logika hukum yang benar,” tegasnya.
KAMI Lintas Provinsi memandang wacana perpanjangan jabatan presiden dan banyak jabatan publik lainnya melalui penundaan Pemilu 2024 adalah maladministrasi publik dalam skala raksasa, semata untuk kepentingan nafsu kekuasaan incumbent dan oligarki, bukan untuk kepentingan publik.
“Konstitusi UUD 1945 dengan pasal pembatasan jabatan presiden terang-terangan mau dikhianati,” lanjutnya.
Atas dasar itu, KAMI mendesak agar wacana penundaan pemilu yang sangat berbahaya segera dihentikan. Niat dan perilaku terang-terangan akan berbuat makar dan menghianati UUD 1945.
Kedua, KAMI meminta rekayasa politik berupa praktik politik siluman yang akan merusak tatanan negara dihentikan. Sebab praktik itu sekadar meloloskan dan memenuhi keinginan nafsu kekuasaan memperpanjang masa jabatan.
“Ketiga semua pihak harus menyadari pengunduran Pemilu 2024 itu bukan saja maladministrasi publik, tapi bakal menjadi malapetaka bagi bangsa dan negara di republik ini,” tutupnya.
0 Komentar