SPACE IKLAN

header ads

Bupati Lombok Barat Komitmen Bersama 7 Kepala Daerah se-NTB Lakukan Ini

HEADLINE NEWS
Oleh. L. Emmy
Senin 7 Maret 2022.

Lombok Barat - H. Fauzan Khalid Bupati Lombok Barat bersama 7  Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-NTB melaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama Pencanangan Provinsi dan Kabupaten/Kota  Ramah Perempuan dan  Layak Anak, bertempat di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Senin (7/03).

Penandatanganan Komitmen Bersama tersebut dilaksanakan di hadapan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga,Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Anggota DPR RI H.Nanang Samodra dan  Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Bunda PAUD Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati beserta para Kepala OPD terkait.

Ada Lima Komitmen yang dicanangkan dan ditandatangani yakni mendukung pembentukan Provinsi dan Kab/Kota Ramah Perempuan dan Layak Anak. 

Menfasilitasi kegiatan Provinsi dan Kab/Kota Ramah Perempuan dan Layak Anak. 

Melakukan  langkah-langkah konkret dan berkelanjutan bagi perkembangan Provinsi dan Kab/Kota Ramah Perempuan dan Layak Anak. 

Melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas pelaksanaan Rencana Aksi Provinsi dan Kab/Kota Ramah Perempuan dan Layak Anak.

Dan melaporkan perkembangan  Provinsi dan Kab/Kota Ramah Perempuan dan Layak Anak secara berjenjang dan berkala.

Dalam sambutannya  Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi dan Kab/ Kota se-NTB  atas usaha dan kerjasamanya  di bidang Ramah Perempuan dan Layak Anak.

“Sinergitas ini harus tetapa dijaga,” ucapnya.

Namun ada bebrapa point yang digarisbawahinya dan menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yakni indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta Indeks Perlindungan Anak dan perempuan di NTB  berada divbawah rata-rata nasional, Indikator Pekerja dan pernikahan anak berada di posisi ke-4 serta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di tingkat ke-3 tertinggi.

“Semua ini butuh kerja sama dari semua pihak dari tingkat desa/kelurahan hingga ke nasional,” pungkasnya.

Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar