Kagaduhan kegaduhan yang terus berkembang seakan menutupi berbagai persoalan bangsa seperti dugaan KKN Ghibran dan Kaesang, perpindahan ibukota dan wacana 3 priode atau perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi.
"Saya menduga kegaduhan-kegaduhan ini sengaja dimunculkan guna melancarkan agenda-agenda lain yang sedang menuai perhatian publik" ungkap Jalih Pitoeng dalam keterangan tertulisnya, Jum'at (18/03/2022).
"Jokowi mengelola negara bak film Hollywood saja" imbuhnya.
"Bank yang mau dirampok, tapi keributan dilampu merah akibat tabrakan yang jadi pusat perhatian" singgung Jalih Pitoeng.
Ketua Presidium Aliansi Selamatkan Indonesia (ASELI) inipun memaparkan banyaknya persoalan bangsa yang nyaris terabaikan.
"Banyak persoalan bangsa yang nyaris terabaikan akibat kagaduhan-kegaduhan. Mulai dari penolakan terhadap undang-undang IKN, KKN, penolakan 3 priode, hingga kelangkaan minyak goreng yang merupakan kewajiban pemerintah dalam hal ini menteri perdagangan, " papar Jalih Pitoeng mengingatkan.
Belum lagi persoalan-persoalan hukum yang menjadi tugas pemerintah. Demikian pula persoalan ekonomi dan moneter. Dimana hutang semakin meroket. Bahkan untuk membayar bunga hutang saja harus berhutang kembali.
"Atas kegagalan Jokowi dalam mengelola negara ini kami minta agar MPR segera melakukan Impeachment atau pemakzulan terhadap presiden Jokowi, "pinta Jalih Pitoeng.
Diketahui sebelumnya, Aktivis yang sangat kritis inipun telah mengajukan gugatan terhadap Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meminta Jokowi mengundurkan diri sebagai presiden atas berbagai perbuatan tercela.
"Sebagai langkah hukum, kami sudah melayangkan gugatan bersama TPUA di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sehingga langkah politikpun harus dilakukan diparlemen, " Jalih Pitoeng menegaskan.
Maka kami Aliansi Selamatkan Indonesia (ASELI) bersama aliansi lainnya mengajak rakyat untuk bersatu tanpa melihat latar belakang agama, suku, partai serta kelompok untuk mendesak MPR segera melakukan pemakzulan terhadap kepemimpinan Jokowi yang dianggap telah gagal dalam mengelola negara.
0 Komentar