SPACE IKLAN

header ads

Bikin Gaduh dan Akrab Dengan Kontroversi, Ini Deretan Ulah Kontroversial Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar

Oleh. Azmi/Mell
Minggu 17 April 2022.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar mendapatkan sorotan publik. Hal ini karena prilaku Lili Pintauli Siregar yang disorot oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS).

Sebelum menjadi wakil ketua lembaga antirasuah tersebut, Lili adalah seorang advokat. Dia mengawali karier sebagai asisten pembela umum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan pada 1991–1992. Perempuan kelahiran 6 Februari 1966 itu merupakan jebolan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Medan, Sumatera Utara di bidang hukum.

Lili Pintauli siregar juga pernah menjabat sebagai Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) selama dua periode, yakni 2008–2013 dan 2013–2018. Karirnya terus menanjak sampai akhirnya menjadi Wakil KPK. Kendati demikian Lili tak pernah luput dari kontroversi. Berikut ini adalah di antaranya.

Disorot Kementerian Luar Negeri AS

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menyoroti tentang masalah korupsi yang terjadi di Indonesia. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar pun ikut disorot.

Pernyataan tersebut dikutip dari laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri AS dengan judul “2021 Country Reports on Human Rights Practices”. Laporan tersebut dipublikasikan secara online oleh Kemenlu AS.

Menurut laporan tersebut, Kementerian Luar Negeri AS menyoroti kasus pelanggaran etik yang dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Kala itu Dewan Pengawas KPK pernah memberikan sanksi berat terhadap Lili Pintauli Siregar. Hal itu karena Lili terbukti berhubungan dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK, yakni Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

“Pada 30 Agustus, dewan pengawas komisi menetapkan bahwa Wakil Ketua Komisi Lili Pintauli Siregar bersalah atas pelanggaran etika dalam menangani kasus suap yang melibatkan Wali Kota Tanjung Balai, M Syahrial. Dewan memutuskan Siregar memiliki kontak yang tidak pantas dengan subjek penyelidikan untuk keuntungan pribadinya sendiri dan memberlakukan pengurangan gaji satu tahun 40 persen untuk Siregar atas pelanggaran tersebut,” tulis laporan tersebut.

Dilaporkan ke Dewas KPK terkait penanganan korupsi di Pemkot Tanjungbalai

Pada Juni 2021, Lili Pintauli Siregar dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik terkait penanganan kasus dugaan korupsi di Pemkot Tanjungbalai.

Laporan dilayangkan oleh mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko serta dua penyidik KPK Novel Baswedan dan Rizka Anungnata.

Dalam laporannya, Koko mencatat dua pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Lili. Pertama, terkait dugaan Lili yang menghubungi dan menginformasikan perkembangan penanganan kasus M. Syahrial.

Dugaan pelanggaran etik kedua yakni Lili diduga menekan M. Syahrial guna membantu penyelesaian kepegawaian adik iparnya Ruri Prihatini Lubis di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kualo Tanjungbalai. “Atas dugaan perbuatan tersebut, LPS diduga melanggar prinsip Integritas yaitu pada Pasal 4 ayat (2) huruf b, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK,” kata Koko.

Dilaporkan ke Dewas KPK kerena berbohong

Pada September 2021, Lili diadukan ke Dewan Pengawas KPK karena dugaan pelanggaran etik karena menyangkal pernah berkomunikasi dengan pihak yang tengah berperkara di KPK, yakni mantan Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial.

Kala itu Lili dilaporkan oleh tiga orang pegawai lembaga antirasuah, yakni Benydictus Siumlala, Ita Khoiriyah, dan Rizka Anungnata.

Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha menduga Lili telah menyebarkan kebohongan kepada publik lantaran membantah tak berkomunikasi dengan Syahrial. Dia mendesak Dewas untuk memproses dugaan etik tersebut.

Mendapat sanksi berat dari Dewas KPK karena penyalahgunaan wewenang

Pada Agustus 2021, Dewan Pengawas KPK kala itu menyatakan Lili Pintauli Siregar bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku, berupa menyalahgunakan pengaruh selaku pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK, yakni Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

Dewan Pengawas KPK memutuskan, menjatuhkan sanksi berat terhadap Lili Pintauli Siregar berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan atau sebesar Rp 1,848 juta.

Dilaporkan ke Dewas KPK karena berkomunikasi dengan kontestan Pilkada 2020

Pada Oktober 2021, Lili Pintauli Siregar dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK, karena dugaan pelanggran etik. Lili menjalin komunikasi dengan salah satu kontestan Pilkada Serentak 2020 Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Sumatera Utara, yaitu Darno.

Kala itu Lili dilaporkan oleh mantan penyidik KPK Novel Baswedan dan Rizka Anungnata.

Novel menyatakan, dalam komunikasi tersebut diduga ada permintaan dari Darno kepada Lili untuk mempercepat eksekusi penahanan Bupati Labura Khairuddin Syah Sitorus yang saat itu menjadi tersangka di KPK sebelum Pilkada Serentak 2020 digelar.

Dilaporkan ke Dewas KPK karena diduga menerima gratifikasi nonton MotoGP Mandalika

Pada April 2022, Lili Pintauli Siregar dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK karena diduga, menerima fasilitas berupa tiket menonton MotoGP Mandalika pada Grandstand Premium Zona A-Red dan penginapan di Amber Lombok Beach Resort dari salah satu anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris mengaku sampai saat ini pihaknya saat ini sedang mempelajari pelaporan dugaan pelanggaran etik terhadap Lili Pintauli Siregar tersebut.

Didesak dipecat jadi pimpinan KPK

Karena sering membuat kontroversi itulah, pada April 2022, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Indonesia Memanggil (IM) 57+ Institute dan Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta agar Dewan Pengawas KPK memberikan sanksi berat kepada Lili Pintauli Siregar berupa pemecatan sebagai pimpinan KPK. 


Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar