Oleh.ll.
.jpg){kind=small}
Tuntutannya sangat beralasan karena diduga telah melakukan pungli kepada para KPM, para penerima Bantuan Tunai Pedagang Kaki lima, Warung dan Nelayan (BT-PKLWN) dengan besaran yang bervariasi kepada para KPM.
Aksi demo damai warga diterima langsung oleh Kepala Desa Anwar Efendi, Sudirham Ketua BPD, Iskandar Camat Kuripan.
Aksi demo damai itu dalam pengamanan dan pengawalan Pos Ramil Kuripan dan anggota Polres Lobar yang berlangsung lancar dan tertib.
Nurdin Efendi menyampaikan bahwa awalnya ada isu yang berkembang di warga masyarakat bahwa pada saat dilakukan pendataan penerima bantuan itu, nanti bantuannya akan dipotong. Nantinya bantuan yang akan diterima oleh KPM sebesar Rp. 600.000 tetapi akan dipotong Rp. 200.000 dan warga akan menerima Rp. 400.000 atas dasar isu itulah perwakilan warga melakukan hering di kantor desa (12-4-2022) untuk mengklarifikasi kebenaran isu tersebut.
" Kesimpulan dan kesepakatan dalam pertemuan hering di Kantor desa bersama Kades dan BPD saat itu yakni tidak akan ada pemungutan atau pemotongan sepeser pun dan warga akan menerima uangnya tunai Rp. 600.000," ujarnya.
Faktanya setelah selesai penyerahan dan penerimaan bantuan di kantor Pos Ramil Kuripan (13-4-2022) tiba tiba setiap orang yang sudah menerima bantuan tersebut didatangi oleh oknum ke rumahnya masing masing KPM dan meminta ke para KPM sebesar 100-200 ribu rupiah per KPM..
" Dengan alasan untuk biaya orang yang menguruskan bantuan tersebut,"bebernya
Atas kejadian itu maka spontan warga menjadi resah, dan dilanjutkan dengan melakukan aksi demo ke kantor desa ini untuk meminta agar oknum BPD tersebut diberhentikan atau mengundurkan diri sebagai ketua atau anggota BPD, ia telah mencoreng lembaga BPD dan menghianati warganya.
Terungkap didalam dialog di halaman Kantor desa antara warga dengan Pemdes yang disaksikan oleh K. Asnama Pos Ramil Kuripan, Kapolsek Kuripan, Kompol.Taufik Wakapolres Lobar bahwa benar diduga terjadi pungutan yang diduga dilakukan oleh oknum BPD tersebut dan berjanji segera akan mengembalikannya.
Bahkan pada saat itu oknum itu mengeluarkan sejumlah uang dari dompetnya untuk mengembalikan ke para KPM yang merasa sudah dipungut.
Korlap aksi Heri dalam kesempatan itu mengatakan seharusnya Ketua BPD sebagai mitra Pemdes melakukan pengawas dalam pelaksanaan pendataan, penyaluran dan penerimaan bantuan sosial Pemerintah agar benar benar tepat pada sasarannya.
" Tapi ini justru, Oknum BPD sendiri yang terlibat dan bahkan diduga melakukan pungutan kepada para KPM dengan jumlah nominal yang sangat fantastis,"ujarnya.
"Desa ini akan hancur kalau dipimpin oleh oknum Ketua BPD semacam ini, dan lebih baik diberhentikan atau mengundurkan diri saja, agar proses pembangunan di desa berjalan lancar," ujarnya
Irma Suryani, alamat Dusun Batu Banteng RT. 04 yang ditemui Labulinews.com dilokasi demo sambil meneteskan air matanya menuturkan, benar ia diperintah selaku pendata diwilayahnya, uang pungutan itu besarannya bervariasi dari masing masing KPM.
" Saya hanya menjalankan perintah. Saya sudah menduga hal ini akan menjadi masalah. Makanya uang itu belum saya serahkan dan masih ada di tas saya ini, sambil menunjukkan ke Labulianews.com dan siap akan mengembalikannya," ujarnya
Hayatun Suhainiah alamat Dusun Rarangan yang juga ditemui Labulianews.com dilokasi demo menuturkan aneh cara pendataan penerima bantuan ini. Yang seharusnya berhak menerima bantuan, justru tidak menerima. Orang yang tidak pernah menjadi pedagang kok dengan adanya bantuan ini dia jadi pedagang kaki lima atau pedagang warung, kan aneh. Ia meminta kepada petugas terkait agar jangan asal menerima data begitu saja. Tapi tolong kros cek kelapangan atas kebenarannya. Apakah memang benar berhak menerima ataukah tidak, katanya dengan sedikit nada emosi.
"Bahkan ada salah satu RT. yang warganya tidak ada yang dapat sama sekali, bantuan itu numpuk disalah satu Kadus saja," keluhnya
Ibu Gasal alamat Dusun Batu Banteng RT 03 membenar bahwa ia penerima BLT-PKLWN sebesar Rp. 600.000 dari TNI yang di terima tunai di Pos Ramil Kuripan pada hari Rabu kemarin. Akan tetapi setelah menerima bantuan itu ditemui oleh oknum dan meminta uang, katanya untuk biaya pengurus yang mengurus program itu.
" Saya sangat bersyukur dan berterimakasih kepada TNI atas bantuan ini, apalagi di bulan Ramadhan. Sekalipun dipungut biaya, Ya..wajar saja, sebab saya tidak capek ngurusnya, ketimbang tidak dapat sama sekali," ujar salah seorang warga yang ikut nonton aksi damai itu.
Kepala desa Kuripan Timur Anwar Efendi dengan santun menyampaikan permohonan maafnya kepada warga atas kekurangannya selama ini dalam melayani warga, khusunya dalam melakukan pendataan penerima bantuan sosial dari Pemerintah dan berjanji kedepannya akan jauh lebih baik lagi, ujarnya.
"Sesungguhnya hari ini kami akan melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial pemerintah besama staf dan Kadus, agar benar benar tepat pada sasarannya, tapi karena warga datang hari ini akhirnya giat itu tertunda, dan menerima bapak, ibu, dan terimakasih atas kehadirannya," kata Kades
Pos Ramil Kuripan K. Asnama mengatakan, pada saat penyerahan bantuan di Pos Ramil Kuripan tidak ada pemotongan sepeser pun dan kami juga diawasi. Warga terima langsung tunai Rp. 600.000. Setelah KPM terima langsung mereka pulang ke rumah masing masing dengan tertib.
" Lalu terkait adanya dugaan terjadi pungutan yang dilakukan oleh oknum itu diluar tanggung jawab kami," tegasnya
"Intinya bantuan untuk BLT-PKLWN yang diterima oleh KPM sebesar Rp. 600.000 dan diberikan tunai, itu tidak boleh dipungut atau dipotong se sepeserpun, oleh siapapun dan dengan alasan apapun,' tegasnya
Sementara itu Wakapolres Lobar Kompol. Taufik yang juga hadir dalam kesempatan itu mengatakan mari didalam bulan Ramadhan ini kita jaga silaturrahmi, jaga keamanan, jaga kondusipitas wilayah. Berikanlah data, informasi atau keterangan yang benar kepada warga atau petugas agar program pemerintah benar benar tepat pada sasarannya. Dan agar persoalan ini segera mendapatkan solusi penyelesaiannya yang terbaik.
"Selesaikan masalah ini dengan kepala dingin, cara cara kekeluargaan. Namun ketika bapak/ibu tidak merasa puas, silakan boleh menempuh jalur hukum. Silakan lengkapi data, bukti buktinya, dan serahkan, nanti kita akan proses," tegasnya
Ia menghimbau kepada para Kades atau siapapun agar benar benar melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial pemerintah yang benar dan tepat. Jangan coba coba melakukan pemungutan, pemotongan atau sejenis apapun kepada warga penerima bantuan sosial.
" A palagi warga miskin." Pungkasnya
0 Komentar