.jpg){kind=small}
Kapolres Lombok Barat, AKBP Wirasto Adi Nugroho, SIK memantau langsung pelaksanaannya bersama unsur terkait lainnya. Kapolres mengungkapkan, vaksinasi serentak yang dipantau langsung oleh Kapolri, dan untuk di Kabupaten Lombok barat di Pusatkan di kantor Desa Lelede.
“Kegiatan Vaksinasi Serentak ini dirangkaikan langsung dengan kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai, dengan sasaran 200 orang,” ungkapnya.
Sehingga mengharapkan meningkatkan kembali kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksin, terutama jelang Bulan Puasa dan Hari Raya Idhul Fitri.
“Untuk menciptakan Herd Immunity, kekebalan kelompok, sehingga masyarakat nanti dalam melaksanakan Ibadah Idhul Fitri, maupun mudik nantinya dapat tercapai kesehatannya,” harapnya.
Saat ini pihaknya sedang mengejar vaksinasi lansia, khususnya masyarakat lansia yang di Kabupaten Lombok Barat, untuk mendorong segera melakukan vaksinasi dosis kedua.
Secara Data, Vaksinasi Lansia di Lombok Barat untuk dosis kedua masih menyentuh angka 52 persen, sehingga mendorong kembali untuk pelaksaan vaksinasi lansia.
“Terutama lansia apabila sudah mendapatkan dosis pertama, saya menghimbau agar segera mendatangi gerai vaksinasi untuk mendapatkan vaksinasi dosis kedua,” imbaunya.
Sementara itu Kades Lelede Zubaidi Jumadil S.H mengatakan "jadi terkait dengan kegiatan pemberian bantuan BLT DD pertriwulan yaitu dari bulan Januari, Februari dan Maret, dalam tiga bulan ini diberikan sekarang kepada masyarakat dengan jumlah total Rp.900.000 per KK, masyarakat penerima BLT DD di Desa Lelede itu berjumlah 143 KPM (Kelompok Penerima Manfaat).
Kegiatan pembagian BLT DD ini pun dirangkai juga dengan vaksinasi serentak dengan taget 200 penerima.
Ada 3 kegiatan yang sekaligus berlangsung diantaranya pembagian BLT DD, Vaksinasi serentak dan Zoom meeting bersama Pak Kapolres dengan Kapolri tadi, kebetulan kami ditunjuk sebagai tempat penyelenggara.
" Penerima BLT DD ini mempunyai kriteria, pertama yang Lansia dan memang terkena dampak dari Covid-19, itu sudah ada dalam peraturan yang kemudian tertuang dalam regulasi yang berlaku di kabupaten maupun pusat." Katanya.
Karena dari perpres 104 itu sudah diatur sedemikian, jadi 40% DD maksimal dijadikan bantuan langsung tunai (BLT), dari 40% itu dengan DD 1.2 M ada sekitar 143 KPM, 20% untuk ketahanan pangan, 8% untuk penanganan Covid-19 dan sisanya 32% yang akan dikelola oleh Desa.
0 Komentar