SPACE IKLAN

header ads

Komisi VIII DPR-RI Minta Kasus Mareje Tidak Terulang

Sebanyak 11 orang dari 6 fraksi anggota DPR-RI Komisi VIII melakukan Kunjungan kerja spesifik ke Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. 

Oleh. L. Emmy.
Senin, 23 Mei 2022.

LOMBOK BARAT - Sebanyak 11 orang dari 6 fraksi anggota DPR-RI Komisi VIII melakukan Kunjungan kerja spesifik ke Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. 

Kunjungan tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah Dr. H. Baehaqi bersama Forkopimda Provinsi NTB, Forkopimda Lombok Barat serta Kepala OPD lingkup Pemerintah Lombok Barat bertempat di Ruang Rapat Jayangrana Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (23/5).

Adapun maksud dan tujuan Komisi VIII DPR-RI berkunjung ke Lombok Barat yakni menyerap aspirasi masyarakat dan juga pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan kehidupan beragama di Kabupaten Lombok Barat khususnya terkait efektivitas pelaksanaan program modernisasi beragama yang merupakan salah satu program prioritas nasional sekaligus menyerap aspirasi masyarakat Kabupaten Lombok Barat. 

Termasuk juga mendengar persoalan masalah di Desa Mareje Kecamatan Lembar. 

Diah Pitaloka, selaku Ketua tim atau wakil ketua Komisi VIII menyebutkan Indonesia dengan keanekaragaman budaya, agama suku, bahasa,  yang dimilikinya merupakan fungsi kekuatan bangsa dan menunjukkan karakteristik bangsa yang dimiliki masyarakat multikultural.

Keanekaragaman tersebut juga menjadi rahmat tersendiri bagi bangsa Indonesia jika dikelola dan ditata dengan baik untuk kemajuan pembangunan nasional dan keutuhan bangsa.

"Pluralitas budaya,  agama suku dan bahasa tersebut juga dapat menjadi ujian dan tantangan jika tidak disikapi dengan baik, arif dan bijaksana," katanya.

Jadi atas dasar itulah Komisi VIII DPR RI ingin mendengarkan penjelasan dan melihat langsung situasi kehidupan keagamaan dan pluralitas budaya di Kabupaten Lombok Barat.

"Di batang tubuh konstitusi itu ada kata persatuan dan kita akan bermuara pada persatuan. Nasionalis kita itu harus kita peluk sama-sama yang belum selesai mari kita selesaikan. Dan yang sudah terjadi di Desa Mareje kita pastikan jangan terulang dan terdengar lagi di tanah air," harap Diah. 

Untuk itu semua agama dimintanya ikut modernisasi agama, Kemensos di trauma healingnya,  termasuk kebutuhan disiapkan.

"Dan warga yang masih diamankan diharapkan kembali ke rumah, untuk rumah yang masih dikerjakan agar secepatnya diselesaikan termasuk perlengkapannya juga disiapkan," pintanya.  

Begitu juga KTP, sertifikat dokumen Kependudukan lainnya pemda harus membantu semuanya karena masalah ini menjadi perhatian nasional, kata diah. 

"Jika Pemda lombok Barat selesaikan dengan sungguh-sungguh, kami akan berikan apresiasi besar dari DPR-RI," cetus politisi asal Jawa Barat itu.

Sementara Sekda Lombok Barat Dr. H. Baehaqi mengatakan masalah di Mareje bukan masalah Sara tapi masalah miskomunikasi dan semuanya sudah selesai.

"Rabu lalu kita sudah gelar selamatan roah rapah yang dihadiri oleh Gubernur,  Kapolda,  Danrem,  Bupati Wakil Bupati dan Forkopimda Provinsi dan Lombok Barat," ujar Baehaqi.

Untuk tiga orang yang masih diamankan di hotel rencana akan dipulangkan Rabu mendatang.

"Kecuali rumahnya yang tidak layak masih diinapkan di hotel sebelum rumahnya selesai saat ini rumahnya masih proses dan sedang dikerjakan," pungkasnya.

Selanjutnya usai acara Komisi VIII DPR-RI Diah Pitaloka fraksi PDIP diikuti anggota lainnya menyerahkan bantuan berupa uang Keserasian sosial dari Kementrian Sosial untuk dusun di Desa Mareje sebesar Rp 150 juta, 1 unit mobil trailer, dapur umum untuk Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan 1 unit mobil rescue untuk Pemerintah Provinsi NTB.

"Semoga ini menjadi kado silaturrahmi halal bihalal dan persaudaraan kita," pungkasnya.

Turut mendampingi DPR RI Komisi VIII  Ditjen Bimas Budha Kemenag RI Supriyadi, Direktur Pendidikan Agama Budha, Direktur Perlindungan Sosial  Korban Bencana dan Non Alam Kemensos RI ibu Mira Riyati Kurniasih, dan Direktur BNPB Optimalisasi Jaringan Logistik dan Peralatan Ibnu Ansur.

Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar