.jpg){kind=small}
Sesuai dengan Surat Edaran (SE) Bupati Lombok Utara Nomor 188.6/173/KLU/2022 tentang Penggunaan Stempel Dusun menerangkan pada poin tiga (3) bahwa stempel kepala dusun atau kepala kewilayahan tidak lagi dapat digunakan pada pelaksanaan administrasi dusun. Hal ini kemudian tak luput dari diskusi para kepala desa dalam rakor AKAD kali ini. Kendati stempel dan kop surat kepala dusun tidak lagi dapat digunakan, namun dalam beberapa sjenis pelayanan administrasi, kepala dusun masih berhak menandatangani dokumen-dokumen masyarakat.
"Ini kita diskusikan, sesuai dengan surat edaran itu. Tetapi di beberapa dokumen kepala dusun masih berhak untuk menandatangani beberapa dokumen seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), karena mereka yang paham kondisi warganya," ujar Ketua AKAD KLU Budiawan.
Kepala Desa Tanjung itu lantas menyatakan, hal-hal yang menjadi hasil diskusi pada rakor AKAD kali ini akan langsung disosialisasikan kepada masing-masing kepala dusun yang menjadi perangkat desanya.
"Ini akan kami langsung sosialisasikan, mana saja dokumen yang boleh ditandatangani kepala dusun, mana yang hanya diparaf dan sebagainya. Pengesahan final tetap menjadi tanggung jawab kepala desa, oleh aebab itu stempel kami (kepala desa) yang mengesahkan,"jelas Budiawan.
Di samping itu, mereka membahas pula mengenai kondisi kamtibmas di masing-masing desanya. Menurut Budiawan, kondisi kamtibmas di beberapa tempat di Lombok Utara sedang terusik, sehingga kegiatan-kegiatan pengamanan di poskamling akan digalakkan kembali.
"Ada kasus pencurian motor di Tanjung, ini menjadi kekhawatiran kami jika tidak segera diantisipasi. Itu sebabnya kami berencana akan menggelar kembali patroli keamanan melalui poskamling," tambahnya.
Hingga saat ini, memang anggaran untuk pendirian poskamling belum dicantumkan dalam penganggaran di desa. Namun, menurut Budiawan, antusiasme masyarakat yang banyak melakukan tindakan swadaya menjadi sangat membantu berdirinya poskamling.
"Kita memang belum menganggarkan, tapi masyarakat berswadaya, itu yang kami syukuri. Ke depan pasti kami anggarkan melalui anggaran desa," tegasnya.
Dengan semangat yang sama, Kepala Desa Karang Bajo Hamdi, menyambut antisias rencana penggalakan poskamling di desa-desa, termasuk di desanya. Baginya, itu merupakan hal positif dan meningkatkan rasa aman warganya.
"Warga kita banyak yang sampai rumah dan ingin beristirahat dengan tenang, tapi kalau kondisi desa sedang tidak aman, mereka tidak bisa tidur nyenyak. Adanya penggalakan poskamling ini dapat memberi mereka rasa nyaman beristirahat," ujar Hamdi.
Rakor AKAD kali ini menghadirkan narasumber-narasumber yang relevan dengan situasi yang sedang terjadi di desa, seperti Kepala DP2KB-PMD KLU Hermanto, Kepala Bagian Pemerintahan Setda KLU, Kepala Sat Pol-PP KLU Haris Nurdin, Camat Gangga, dan perwakilan dari Polres Lombok Utara.
0 Komentar