.jpg){kind=small}
Apel siaga diikuti langsung Oleh Wakil Bupati Lobar Hj. Sumiatun, Asisten I Setda Lobar H. Agus Gunawan, Kepala SKPD terkait, para camat, Tim Pendamping Keluarga Kecamatan dan Desa/Lurah, serta TP PKK Lobar.
Sementara itu, Apel Siaga yang dilaksanakan secara virtual dihadiri oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI beserta para deputi, Kepala BKKBN Pusat, Gubernur Jawa Barat dan diikuti secara virtual oleh Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Selain itu, dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan berbagai demonstrasi yang dilakukan oleh tim pendamping keluarga seperti Dasboard Keluarga Berisiko Stunting, Poktan Generasi Berencana (genre), bazar hingga pelayanan vaksinasi.
Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo dalam apel siaga TPK Bergerak mengatakan 600 ribu personel bertugas melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan, dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta melakukan surveilans kepada sasaran keluarga berisiko stunting.
“Jumlah keluarga berisiko stunting ini harus ditekan seminimal mungkin. Mari kita bekerja secara optimal,” kata Hasto dalam Apel Siaga TPK Bergerak.
Berdasarkan pendataan keluarga 2021 yang dilakukan oleh lebih dari 700 ribu kader, berhasil mendata 66.207.139 kepala keluarga di 33 provinsi, dan memetakan keluarga yang teridentifikasi sebagai keluarga berisiko stunting sebanyak 21.906.625 keluarga.
Data keluarga berisiko stunting yang dinamis dari waktu ke waktu, memerlukan verifikasi, validasi, dan sekaligus pemutakhiran, agar pemerintah mempunyai data sasaran yang valid dan akurat, yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penajaman sasaran pendampingan keluarga maupun intervensi terhadap keluarga berisiko stunting yang terdiri dari ibu hamil, balita (0-59 bulan), baduta (0-23 bulan).
Karena itu, kader KB akan datang ke rumah keluarga sasaran untuk melakukan pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data, selain melakukan komunikasi, edukasi dan informasi (KIE) pencegahan stunting.
Hal tersebut dapat dilakukan bersamaan mengingat kader keluarga berencana (KB) juga adalah bagian dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) bersama-sama dengan pendamping dari tenaga kesehatan seperti bidan, dan kader Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK). Mari sukseskan program Keluarga Berencana dan penurunan stunting, Berencana itu keren.
Sementara itu Wakil Bupati Lobar Hj. Sumiatun dalam arahannya mengatakan, Stunting merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian nasional, regional dan internasional. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat menaruh perhatian yang besar terhadap penuntasan masalah stunting.
Salah satu isu dalam upaya percepatan penurunan stunting yang kita hadapi saat ini adalah masalah konvergensi intervensi denditive dan intervensi spesifik di berbagai level pemerintah baik tingkat kabupaten, kecamatan sampai ke tingkat desa.
Oleh karena itu pemerintah pusat telah memberikan arah dan panduan dalam pelaksanaan upaya percepatan penurunan syunting denga terbitnya Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting.
Salah satu modal strategi percepatan penurunan stunting yang dikembangkan saat ini adalah melalui pendekatan keluarga yaitu dengan melaksanakan Pendampingan Keluarga Resiko Stunting. Untuk melaksanakan pendampingan keluarga resiko stunting tersebut Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah membentuk Tim Pendamping Keluarga sejumlah 556 tim. Tim pendamping keluarga tersebut terdiri dari unsur kesehatan yaitu Bidan, Unsur Kader PKK dan dari unsur kader Keluarga berencana desa.
Pada tanggal 17 mei nanti akan memulai pelatihan untuk seluruh anggota Tim Pendamping Keluarga di seluruh kecamatan dan desa se Kabupaten Lombok Barat.
Melalui kesempatan ini saya juga meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah terkait agar kita saling bantu membantu, kolaborasi dan berkoordinasi untuk percepatan penurunan stunting, agar mencapai target 14 persen pada tahun 2024. Pada saat ini angka stunting kita berada pada angka 21,2 persen kita saat ini masih punya pekerjaan untuk menurunkan sekitar 7,2 persen selama 3 tahun ini.
0 Komentar