Oleh. David.
.jpg){kind=small}
"Dalam keterangannya Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara dan di dampingi kepala OPD terkait menyampaikan bahwa upaya upaya yang dilakukan Pemda KLU dalam pencegahan PMK oleh Pemda KLU dan akan di gelontorkan BTT sebesar 750 juta rupiah sebagai bukti nyata keseriusan Pemda dalam membantu masyarakat peternak yang terdampak PMK,"sebut Djohan.
Selain itu pemda juga, Pemda selama ini sudah melakukan upaya upaya dalam mencegah dan menangani PMK di antaranya penutupan sementara Pasar Hewan sejak 25 Mei sampai batas waktu yang belum ditentukan serta penyekatan di tiga pintu masuk wilayah ke KLU yakni di pintu masuk Pusuk, Klui dan Kokoq Puteq.
"Masih dari lokasi Konfrensi Pers Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan DKP3 KLU Tresnahadi menambahkan terkait dengan ketersediaan hewan qurban masyarakat tidak usah khawatir karena jumlah supply hewan kurban kita sebesar sembilan ribuan sedangkan demand sendiri diperkirkan sekitar empat ribuan jadi posisi kita di KLU aman aman saja,"pungkasnya.
" Insyaallah Qurban tahun ini tidak ada masalah tetap terlaksana dengan aman nyaman dan semua hewan sehat dan siap qurban akan di beri tanda berupa kalung di leher." Lanjutnya.
Terkait dengan dana BTT 750 juta tersebut saat ini sedang kita ajukan proses tendernya karena secara aturan mekanismenya harus melalui proses tender karena nilainya di atas 200 juta.
Adapun peruntukannya adalah untuk pembelian obat obatan ditender tersebut akan di alokasikan untuk pembelian obat obatan, disinfektan serta alat kesehatan untuk pengobatan gejala dan pengendalian virus PMK di lima UPTD KP3 yang ada di KLU.
Termasuk juga penyediaan leaflet/brosur sebagai bahan sosialisasi kepada masyarakat luas terkait PMK serta untuk honor satgas PMK.
"Tresnahadi juga menyampaikan urusan PMK ini tidak semata mata urusan pemeriantah daerah semata tapi kita harus gotong royong dengan semua pihak termasuk dengan Pemdes in shaa Alloh dalam waktu dekat ini saya akan berangkat ke jakarta untuk berkonsultasi dengan dengan Kemendes karena di dalam aturannya 20 persen dari DD bisa di alokasikan untuk penanganan wabah PMK berdasarkan pemahaman saya ( Tresnahadi red ), agar kita satu penafsiran dengan Kemendes dan kedepannya kita semua aman karena ini menyangkut uang negara regulasinya harus jelas dan satu penafsiran,"jelasnya.
0 Komentar