.jpg){kind=small}
Dalam tahapan awal ini, Bawaslu akan bergerak untuk melakukan patroli di media sosial (Medsos), terutama untuk mengawasi dan menindak para buzzer politik.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, buzzer politik ini sangat meresahkan, terutama di tahun politik saat ini. Sebab, mereka bisa bergerak untuk menyebarkan berita bohong yang dapat merusak proses pelaksanaan pesta demokrasi.
“Betul (buzzer akan ditindak dan diawasi). Itu kan yang paling penting karena itu merusak, buzzer ini. Persoalan penyebaran berita bohong, termasuk ujaran kebencian berbasis SARA hingga konten-konten disinformasi telah menjadi salah satu yang akan kami atasi selama pemilu 2024,” katanya,saat dikonfirmasi tim awak media Sitijenarnews.com, pada hari ini Selasa (14/6/2022).
Bagja mengatakan pengawasan penyebaran berita bohong hingga konten yang memicu perpecahan oleh para buzzer politik bukanlah pekerjaan mudah. Menurutnya, dibutuhkan komitmen serius dari berbagai pihak untuk dapat mengatasi persoalan utama penyebab polarisasi di masyarakat tersebut.
“Jika ada orang yang melakukan berita bohong, politisasi SARA, dan hoaks, bagaimana hukumnya di media sosial? Pertama kami takedown, tapi susah juga, karena begitu di-takedown 1 muncul 10 lagi,” ujarnya.
Karena itu, pihaknya berencana menjalin kerja sama dengan KPU, Kominfo hingga media massa untuk meningkatkan literasi digital di masyarakat.
Bawaslu mengamini bahwa saat ini masih banyak celah-celah penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran konten-konten bermasalah di media sosial, termasuk kepada buzzer.
Bagja pun berharap hal tersebut dapat segera terselesaikan mengingat saat ini tahapan pemilu 2024 sudah dimulai. Sementara potensi polarisasi menjelang tahun politik masih terbuka.
0 Komentar