𝓦𝓪𝓻𝓽𝓪𝗕𝗨𝗠𝗜𝗚𝗢𝗥𝗔.𝗜𝗗|𝗟𝗢𝗠𝗕𝗢𝗞 𝗨𝗧𝗔𝗥𝗔 -Kepengurusan Forum Pengurangan Resiko Bencana KLU Priode 2024-2027 resmi di kukuhkan oleh Bupati Lombok Utara H.Djohan Sjamsu SH, Kegiatan yang dirangkaikan dengan penyusunan Roadmap FPRB berlansung di Lotara Point (4/11). Hadir juga Kepala BPBD KLU M.Zaldy Rahadian ST,perwakilan SKPD terkait serta undangan lainnya.
Adapun dalam kepengurusan FPRB KLU dengan Ketua Budiawan SH,Wakil Ketua Asmadi,Sekretaris Marianto dan Samsul Muhyin selain itu juga FPRB KLU dibantu oleh beberapa Divisi seperti Divisi Advokasi dan Kerjasama Kelembagaan,Divisi Pengembangan Sumber Daya,serta Divisi Litbang dan Publikasi.
Dalam laporan Ketua FPRB KLU Budiawan menyampaikan sesuai dengan hasil musyawarah bersama yang dilakukan beberapa bulan lalu telah disepakati menunjuk dirinya sebagai Ketua FPRB KLU Masa Bhakti 2024-2027.
"Dalam kepengurusan FPRB yang sekarang masih diisi oleh kepengurusan FPRB sebelumnya hal ini sebagai bentuk komitmen dan kolaborasi dalam mengatasi kebencanaan di KLU,"tuturnya.
Dimana terkait dengan kegiatan dilakukan tertuang dalam sebuah regulasi peraturan daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 5 tahun 2013 inilah nanti dia yang menjadi substansi sehingga bisa melakukan kerja-kerja teknis dengan pihak terkait lainnya untuk bersinergi termasuk juga dengan pemerintah desa.
Dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan roadmap, FPRB KLU banyak dibantu dan didampingi oleh Siap Siaga bencana kemitraan Indonesia Australia serta pemerintah daerah termasuk juga beberapa kegiatan yang dilakukan sebelumnya.
"Dengan terbentuknya kepengurusan yang baru diharapkan mampu bekerja bersama dalam melaksanakan program maupun kegiatan yang berkaitan dengan kebencanaan,"katanya.
Sementara itu Kalaksa BPBD KLU Zaldy Rahadian menyampaikan Kepengurusan FPRB KLU, sebagai wadah untuk bersinergi dan berkolaborasi terkait dengan memejam kebencanaan di Lombok Utara dan nanti sebagai mitra Pemerintah Daerah melayani masyarakat terkait dengan kebencanaan.
"Dari 14 bencana di Indonesia, 11 diantara bencana tersebut ada di daerah kita baik alam dan bencana non alam tingkat resiko terkait kebencanaan yang masih sangat tinggi di KLU,"katanya.
Dalam pada itu Bupati Djohan menyampaikan sebagai daerah yang rentan terhadap bencana, KLU memiliki tantangan besar dalam mengelola risiko bencana, sebelumnya Lombok Utara mengalami berbagai bencana alam maupun non alam yang berdampak bagi masyarakat dan perekonomian.
"Penyusunan Roadmap ini adalah langkah strategis untuk menciptakan sistem pengurangan risiko bencana yang lebih efektif dan terintegrasi,"katanya.
Roadmap sebagai panduan bagaimana tata kelola yang lebih baik dalam menghadapi dan mengurangi dampak bencana.
"Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan, kita dapat menciptakan sistem yang bersifat responsif terhadap bencana dan juga proaktif dalam upaya mitigasi,"katanya.
Jika dilihat lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kebencanaan sangat lengkap,baik dari pemerintah maupun relawan sudah terbentuk.
Lebih lanjut kata Bupati Djohan pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang tentunya bisa membuat kesadaran dan pengetahuan tentang risiko bencana.
"Pengurus FPRB mampu menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana.melalui berbagai program dan kegiatan,"tandasnya.
"Jadiakn momentum ini untuk berdiskusi secara aktif, saling bertukar pikiran, dan merumuskan langkah-langkah strategis yang akan membawa dampak positif bagi masyarakat KLU,"tutupnya.
0 Komentar