WARTABUMIGORA.ID|JAKARTA - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional, Sony Sonjaya, angkat bicara terkait kabar di media sosial yang menyebut mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) meraup keuntungan bersih hingga Rp 1,8 miliar per tahun.
Sony menegaskan, perhitungan yang beredar tersebut tidak mencerminkan kondisi bisnis sebenarnya.
“Mitra mendapatkan ‘untung bersih’ Rp 1,8 miliar per tahun adalah asumsi fiktif yang tidak berdasar pada realitas bisnis dan investasi,” ujar Sony, Minggu (22/2/2026), di Jakarta.
Menurut dia, angka Rp 1,8 miliar kerap disalahartikan sebagai laba bersih. Padahal, nominal itu merupakan bagian dari tahapan pengembalian investasi mitra.
“Rp 1,8 miliar itu bukan margin atau keuntungan. Itu tahap pertama dan kedua proses pengembalian investasi mitra, karena di situ ada lahan, bangunan, dan peralatan. Peralatan pun bukan seperti dapur rumah tangga,” jelasnya.
Sony menerangkan, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program MBG wajib memenuhi standar teknis tinggi. Peralatan yang digunakan harus sesuai spesifikasi ketat untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan.
“Kompor harus high pressure, bukan gas disambung selang biasa. Limbah tidak boleh dibuang ke parit, harus ada instalasi pengolahan air limbah (IPAL), penyaring lemak, dan sebagainya. Insentif itu bentuk penghormatan pemerintah atas investasi mitra,” katanya.
Untuk memperoleh insentif, mitra wajib membangun SPPG sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) 401.1 Tahun 2026. Standar tersebut mengatur spesifikasi secara detail. Estimasi modal awal yang harus disiapkan mitra berkisar Rp 2,5 miliar hingga Rp 6 miliar, tergantung lokasi dan harga lahan. Dana tersebut masuk kategori belanja modal atau capital expenditure (CapEx).
Selain isu keuntungan, beredar pula tudingan mengenai afiliasi politik dalam proses seleksi mitra. Sony membantah hal itu. Ia memastikan verifikasi dilakukan secara administratif dan teknis tanpa melihat latar belakang partai maupun kelompok usaha tertentu.
Proses verifikasi dilakukan oleh tim berjumlah 120 orang. Pimpinan BGN, kata Sony, tidak terlibat langsung dalam tahapan tersebut.
“Yang diverifikasi nama yayasannya, pimpinannya siapa, NPWP ada atau tidak, NIB ada atau tidak. Lokasinya dicek, dekat kandang ternak atau tidak, daerah bahaya atau tidak. Tidak ada kaitan dengan partai atau kelompok pengusaha,” ujarnya.
Selain itu, survei lapangan juga melibatkan sekitar 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang tersebar di berbagai daerah untuk meninjau kondisi fisik dan spesifikasi dapur MBG.
“Tidak ditanya ini punya partai apa atau pengusaha siapa. Kami tidak melihat itu,” tegas Sony.
0 Komentar