WARTABUMIGORA.ID | MATARAM - Lonjakan harga bahan pokok (bapok) selama Ramadan menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB). Lembaga legislatif daerah itu memastikan akan turun langsung ke pasar-pasar guna mengecek kondisi riil sekaligus merespons keluhan masyarakat yang kian meluas.
Anggota Komisi II DPRD NTB, H. Salman Alfarizi, SH, mengatakan inspeksi lapangan akan difokuskan pada pasar-pasar induk di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
“Kami akan turun langsung, terutama ke pasar induk untuk memastikan kondisi sebenarnya. Selain kabar yang mencuat, banyak keluhan masyarakat yang kami terima,” ujarnya, Selasa (24/2).
Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengakui lonjakan harga menjelang dan selama Ramadan merupakan pola tahunan. Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh terus berulang tanpa antisipasi yang lebih terencana dan konkret.
Keluhan masyarakat, kata legislator dari daerah pemilihan (Dapil) V Sumbawa–KSB itu, disampaikan melalui berbagai forum, mulai dari reses hingga sosialisasi rancangan peraturan daerah.
“Harus ada langkah nyata dan strategis. Jangan sampai persoalan ini berlarut dan membebani masyarakat, apalagi di bulan puasa,” tegasnya.
Ia mendesak pemerintah daerah segera melakukan intervensi untuk menstabilkan harga dan menjaga daya beli masyarakat. Sejumlah langkah yang dinilai perlu dilakukan antara lain Operasi Pasar (OP) dan Gerakan Pangan Murah (GPM).
“Langkah konkret pemerintah sangat penting agar tidak muncul kesan pembiaran di tengah keresahan warga,” ujarnya.
Selain intervensi harga, DPRD juga menekankan pentingnya pengawasan distribusi dan rantai pasok. Satuan tugas pangan diminta tidak hanya bergerak saat persoalan sudah terjadi, tetapi melakukan pencegahan sejak dari hulu distribusi.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah langkah nyata. Jangan sampai masyarakat resah saat seharusnya bisa tenang beribadah,” katanya.
0 Komentar