WARTABUMIGORA.ID|MATARAM – Satu tahun kepemimpinan pasangan Gubernur–Wakil Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri, menuai kritik tajam. Data yang menempatkan ekonomi NTB di peringkat ke-36 dari 38 provinsi disebut sebagai alarm serius bagi kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Wilayah Pemuda Pancasila NTB, H. Iwan Setiawan, SE atau Iwan Dante, menilai narasi kemajuan yang digaungkan pemerintah bertolak belakang dengan kondisi di lapangan.
“Ini kado pahit satu tahun kepemimpinan Iqbal-Dinda. Ekonomi kita di papan bawah nasional. Apakah ini yang disebut ‘Makmur Mendunia’? Realitanya justru ‘Gagal Mendunia’,” tegasnya, Minggu (22/2/2026).
Ia menyoroti anjloknya harga padi dan tembakau, sementara harga cabai melonjak hingga Rp200 ribu per kilogram. Menurutnya, kondisi ini mencerminkan lemahnya stabilitas dan intervensi pemerintah. Sektor pariwisata dan UMKM juga disebutnya lesu, dengan okupansi hotel menurun dan pelaku usaha lokal sepi pelanggan.
Pemuda Pancasila NTB merangkum tujuh poin kritik terhadap setahun kepemimpinan Iqbal–Dinda, di antaranya:
1. Peringkat ekonomi ke-36 dari 38 provinsi (2025)
2. Pemberhentian 500 tenaga honorer
3. Kebijakan sewa mobil listrik Rp14 miliar per tahun
4. Non-job 200 pejabat daerah
5. Proyek RS Manambai dinilai bermasalah
6. Peningkatan jalan Simpang Poto Tano (KSB) Rp32 miliar yang cepat rusak
7. Proyek long segment Lunyuk– Lenangguar Rp20 miliar yang belum tuntas
Iwan juga menyoroti proyek Jalan Lunyuk–Lenangguar di Kabupaten Sumbawa yang melewati batas waktu, meski telah mendapat adendum 50 hari hingga 19 Februari 2026.
“Target lewat, adendum habis, tapi fisik belum tuntas. Ini menghambat konektivitas ekonomi rakyat. Tahun pertama saja sudah begini,” ujarnya.
Kritik ini menambah dinamika politik dan pembangunan di NTB, sekaligus menjadi sorotan publik terhadap arah kebijakan ekonomi daerah ke depan.
0 Komentar