WARTABUMIGORA.ID | LOMBOK TENGAH – Bupati Lombok Tengah Pathul Bahri akhirnya buka suara menanggapi pemberitaan dan unggahan viral di media sosial yang menyeret namanya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai informasi yang beredar telah dipelintir, dipotong, dan dibingkai secara tidak utuh, sehingga memunculkan persepsi keliru dan memanaskan opini publik.
Pathul menegaskan, pernyataannya sejak awal disampaikan dalam konteks kebijakan publik nasional, bukan untuk menyepelekan persoalan yang terjadi di lapangan.
“Saya menyampaikan informasi tentang program nasional yang menyasar sekitar 60 juta anak Indonesia sebagai penerima manfaat MBG, dengan dukungan 22.275 titik penyediaan makanan bergizi serta potensi pembukaan 1 juta ruang kerja baru bagi tenaga kerja Indonesia,” tegasnya, Senin (09/02/2026).
Ia menilai, narasi yang disebarkan sejumlah akun media sosial sama sekali tidak menggambarkan konteks sebenarnya. Menurutnya, potongan pernyataan yang dilempar ke publik tanpa penjelasan utuh bukan hanya menyesatkan, tetapi juga berpotensi memicu kegaduhan yang tidak perlu.
Bupati menyebut, informasi yang ia sampaikan dalam forum rapat koordinasi dan keterangan pers seharusnya dipahami secara komprehensif, bukan dijadikan bahan gorengan untuk membangun opini liar.
Meski demikian, Pathul menegaskan dirinya tetap menghormati kebebasan pers sebagaimana dijamin undang-undang. Namun ia mengingatkan bahwa kebebasan tersebut bukan berarti bebas memproduksi framing yang mengaburkan fakta.
“Saya menghormati kebebasan pers. Tetapi mari kita sama-sama menjaga iklim demokrasi yang sehat, saling menghormati, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas framing yang bisa menyesatkan,” ujarnya.
Isu ini mencuat setelah beredarnya pemberitaan yang menyoroti pernyataan Bupati terkait kasus dugaan keracunan dalam pelaksanaan program MBG. Dalam sejumlah unggahan, narasi yang berkembang seolah menggiring opini bahwa pemerintah daerah menganggap persoalan keracunan sebagai hal yang lumrah.
Pathul menegaskan, anggapan itu keliru dan merupakan bentuk penyimpangan informasi. Ia menyatakan yang ia maksud adalah perlunya melihat persoalan secara proporsional, namun tetap memastikan evaluasi dan perbaikan berjalan tegas sesuai prosedur.
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, lanjutnya, tetap berkomitmen mendukung program MBG dan memastikan pelaksanaannya di daerah tidak berjalan asal-asalan, termasuk dalam hal pengawasan ketat serta keselamatan penerima manfaat.
Di akhir pernyataannya, Pathul mengingatkan masyarakat agar tidak menjadi korban provokasi informasi yang dipotong-potong demi kepentingan tertentu.
“Pemerintah, pers, dan masyarakat adalah satu kesatuan dalam membangun daerah dan bangsa. Komunikasi yang sehat menjadi kunci agar tidak terjadi kesalahpahaman,” pungkasnya.
0 Komentar