WARTABUMIGORA.ID|LOMBOK BARAT- Polemik gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Lombok Barat menuai sorotan. Pasalnya, dalam dokumen Perjanjian Kerja (PK) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat, tercantum besaran gaji hanya Rp250 ribu.
Kondisi ini memicu keluhan para guru dan langsung mendapat perhatian dari DPRD Lombok Barat yang menilai persoalan tersebut perlu segera diklarifikasi.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Lombok Barat, Hendra Harianto, mengatakan pihaknya telah menerima aspirasi dari beberapa guru PPPK paruh waktu non teknis atau tenaga pendidik terkait persoalan tersebut.
“Ada beberapa orang yang menyampaikan kepada kami. Dari dokumen yang mereka kirimkan, tercantum gaji sebesar Rp250 ribu,” ujarnya, Kamis (12/3).
Menurut Hendra, pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan meminta klarifikasi dari instansi terkait, terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat, guna memastikan duduk persoalan yang sebenarnya.
Ia menegaskan DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah tidak merugikan tenaga pendidik yang selama ini berperan penting dalam dunia pendidikan.
“Kami tentu akan memanggil pihak terkait untuk meminta penjelasan. Jangan sampai ada kebijakan yang justru menimbulkan polemik di kalangan guru,” tegasnya.
Sementara itu, sejumlah guru PPPK paruh waktu mengaku terkejut setelah melihat nominal gaji yang tercantum dalam dokumen perjanjian kerja. Mereka berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan secara terbuka terkait mekanisme penggajian tersebut.
Para guru juga berharap ada kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan tenaga pendidik, mengingat peran mereka dalam menunjang proses belajar mengajar di sekolah.
Komisi I DPRD Lombok Barat berencana menindaklanjuti persoalan ini melalui rapat koordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik, sekaligus memastikan hak-hak para guru dapat terpenuhi dengan baik.
0 Komentar