WARTABUMIGORA.ID|LOMBOK BARAT – Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ), secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tingkat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Rabu (04/03/2026), dan menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem jaminan kesehatan daerah.
Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa LAZ menegaskan bahwa akses layanan kesehatan merupakan hak fundamental setiap warga negara yang tidak boleh terabaikan. Ia menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga tingkat kecamatan untuk bekerja lebih maksimal dalam memastikan validitas dan sinkronisasi data kepesertaan JKN.
Menurutnya, persoalan administrasi tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan medis.
“Melalui rakor ini, kita ingin memastikan sinergi antara Pemkab, BPJS Kesehatan, dan seluruh perangkat daerah berjalan optimal. Kita tidak ingin ada warga Lombok Barat yang kesulitan mendapatkan akses kesehatan hanya karena kendala data atau administrasi yang belum tuntas,” tegas LAZ.
Rakor ini dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, para Asisten, Kepala BPS Kabupaten Lombok Barat, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, para Kepala OPD, serta operator kecamatan.
Penyelenggaraan Rakor JKN 2026 ini memiliki empat fokus utama, yaitu:
Pemadanan Data Kemiskinan Ekstrem dengan kepesertaan JKN agar bantuan iuran tepat sasaran. Percepatan Universal Health Coverage (UHC) guna mendorong Lombok Barat mencapai cakupan kesehatan semesta yang lebih inklusif. Peningkatan Mutu Layanan, memastikan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan RSUD memberikan pelayanan yang setara bagi seluruh peserta JKN. Evaluasi Kendala Lapangan, dengan mendengarkan laporan para camat terkait hambatan pendaftaran masyarakat, terutama di wilayah pelosok desa.
Dengan dimulainya Rakor JKN 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap angka kepesertaan aktif terus meningkat secara signifikan. Kolaborasi antara validasi data BPS dan eksekusi teknis dari BPJS Kesehatan, yang diperkuat regulasi daerah, diharapkan mampu mewujudkan masyarakat Lombok Barat yang lebih sehat, tangguh, dan terlindungi secara menyeluruh di tahun 2026.
0 Komentar