Kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMDes) serta Bappeda tersebut melibatkan lintas perangkat daerah untuk menyelaraskan perencanaan program dan memperkuat koordinasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu.
Dalam arahannya, Murni menegaskan bahwa optimalisasi Posyandu harus mengacu pada enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.
Ia menjelaskan, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024, pelayanan perlu diawali dengan pendataan kebutuhan masyarakat di tingkat desa. Hasil pendataan tersebut menjadi dasar pengusulan program kepada perangkat daerah terkait.
Karena itu, Tim Pembina Posyandu memiliki peran strategis dalam memberikan arahan, pembinaan, serta pemantauan secara berkala agar program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dari sisi kelembagaan, Kabupaten Bima mencatat perkembangan positif. Pembentukan Tim Pembina Posyandu tingkat kecamatan telah mencapai 100 persen di 18 kecamatan, sedangkan tingkat desa mencapai 95 persen dari total 191 desa.
Sementara itu, kepengurusan Posyandu berbasis enam bidang SPM di tingkat desa telah terbentuk sebesar 65 persen. Pelayanan masyarakat juga didukung oleh 686 unit Posyandu dan 4.320 kader yang menjadi ujung tombak pelayanan di lapangan.
Murni turut mengapresiasi prestasi Posyandu Mawar Desa Kambilo, Kecamatan Wawo, yang berhasil meraih Juara II tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun sebelumnya. Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi Posyandu lainnya untuk meningkatkan tata kelola, inovasi, dan kualitas pembinaan kader.
Menutup rangkaian pembukaan, Murni bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, Hj. Nurul Wahyuti, SE., MM., berharap rapat tersebut menghasilkan dokumen Program Kerja Tahun 2026 yang terukur, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
0 Komentar