WARTABUMIGORA.ID|JAKARTA – Perkembangan politik nasional kembali menjadi perhatian publik. Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari delapan fraksi resmi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dokumen usulan tersebut telah diserahkan kepada pimpinan DPR RI dalam pertemuan yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, mengungkapkan bahwa berdasarkan dokumen yang diserahkan masing-masing perwakilan fraksi, terdapat 120 anggota DPR yang membubuhkan tanda tangan untuk mengusulkan penggunaan hak tersebut.
"Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," ujar Saan Mustopa.
Adapun rincian anggota DPR yang menandatangani usulan tersebut berasal dari delapan fraksi, yakni:
1. Fraksi PDI Perjuangan: 14 anggota.
2. Fraksi Partai Golkar: 11 anggota.
3. Fraksi Partai Gerindra: 11 anggota.
4. Fraksi Partai NasDem: 19 anggota.
5. Fraksi PKB: 18 anggota.
6. Fraksi PKS: 28 anggota.
7. Fraksi PAN: 1 anggota.
8. Fraksi Partai Demokrat: 18 anggota.
Dengan demikian, seluruh delapan fraksi yang ada di DPR RI tercatat memiliki perwakilan dalam pengusulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut.
Saan menjelaskan, pimpinan DPR telah menerima dokumen pengusulan tersebut sesuai ketentuan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI.
Menurutnya, substansi usulan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3, yakni hak menyatakan pendapat terhadap Wakil Presiden yang dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Pimpinan DPR, lanjut Saan, akan menindaklanjuti usulan tersebut sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," jelasnya.
AKAN DIBACAKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
Perkembangan selanjutnya, usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut dijadwalkan akan dibacakan dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026).
Meski demikian, perlu dipahami bahwa diterimanya dokumen usulan dari 120 anggota DPR bukan berarti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah resmi dimakzulkan.
Pengajuan HMP merupakan bagian dari proses politik dan konstitusional yang masih harus melalui tahapan pembahasan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Perkembangan ini pun menjadi perhatian publik mengingat usulan tersebut melibatkan delapan fraksi di DPR RI.
Kini, publik menantikan kelanjutan proses pembahasan di parlemen serta bagaimana sikap dan langkah yang akan diambil dalam tahapan berikutnya.
0 Komentar