WARTABUMIGORA. MATARAM - Puluhan warga Desa Langko unjuk rasa didepan Kapolresta Kota Mataram, terkait dengan Surat panggilan kepolisian kepada Kepala Desa Langko dan warga masyarakat Desa Langko sebagai Saksi pasca aksi damai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Langko di Reservoar Langko PDAM Giri Menang. Juma'at. (7/12/2019).
Ia meminta kepada Kapolres Mataram untuk mencabut surat panggilan terhadap. Syahril Syair dan empat orang warga Desa Langko sebagai Saksi oleh Sat. Reskrim Polreta Mataram Pasca Aksi Unras di Resevoar PDAM Desa Langko yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Langko,
Selain itu juga meminta kepada Kapolresta Mataram agar bisa memediasi warga Langko dan pihak PDAM, agar Direktur PDAM segara di pecat karena telah mendzolimi rakyat.
" PDAM banyak mencabut hak hak kami sebagai konsumen seperti mencabut intalansi air kami, air yang tidak sesuai dengan standart kesehatan (air keruh) dan keluarnya tidak lancar dan sering mati," teriak Ahmad Fauzi selaku Koordinator aksi.
Fauzi juga menuntut, sebagai warga langko dimana PDAM membangun Reseovoal tidak ada kompensasi yang kami terima selama ini bahkan pdam memberikan tarif yang terlalu tinggi sehingga banyak warga yang tidak mampu untuk membayar.
" Saat terjadinya gempa yang menimpa kami dan sebagian masyarakat lombok barat dalam keadaan kesulitan pdam tetap memberikan tarif berbayar kepada masyarkat kami dan kami menggangap tarif itu memberatkan kami karena kami dalam keadaam kesulitan." geramnya.
Dan saat kami memperjuangkan asprirasi dan nasib kami warga langko pada khususnya dan masyarakat NTB pada umumnya, sambung Fauzi, Sebagai konsumen, tetapi apa yang kami terima sebagian masyarakat desa kami dipanggil sebagai saksi padahal masyarakat desa langko hanya menuntut hak hak sebagai konsumen.
" PDAM sudah bertahun tahun ada di desa langko, mereka membangun resevoal, tetapi tidak ada konpensasi terhadap masyarakat desa langko, banyak fasilitas umum seperti Sekolah Dasar, mushola di Ds. Langko yang tidak mampu membayar malah diputus intalansi airnya." Lantang dia.
Sementara itu Kapolresta Kota Mataram melalui Kasubag Humas IPTU Anggraini siap menjadi mediasi agar masyarakat tidak ada yang dikriminalisasi, dan Polres Mataram siap memfasilitasi pertemuan mediasi antara masa aksi dengan PDAM Giri Menang. (Ls/ary).
0 Komentar