WARTABUMIGORA MATARAM - Menindak lanjuti berbagai upaya dalam menguatkan peran dan fungsi Badan Pemerintahan Desa ( BPD ). Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia ( PABPDSI ) melakukan audiensi ke Kementrian Sekretaris Negara di istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu ( 03/03 ) waktu setempat.
Menurut informasi, ada 3 poin penting yang berhasil disepakati, hasil final dari 7 rekomendasi terkait kedatangan PABPDSI ke Kementrian Sekertaris Negara yaitu 1. Bagaimana Pemerintah dari tingkat Provinsi sampai Kabupaten membuat sebuah regulasi tentang pemerataan tunjangan pada BPD di seluruh Indonesia, agar tidak lagi terdengar ada istilah kesenjangan sosial diinternal Pemerintah Desa. 2. Pemerintah Provinsi harus mengesahkan regulasi tentang Bantuan Operasional selain BOP yang sudah ada bagi BPD berprestasi sebesar 5 juta per tahun. 3. Memberikan tunjangan BPJS kesehatan bagi BPD sebagaimana layaknya tunjangan BPJS yang diberikan kepada Perangkat Desa.
" Alhamdulillah, kita bersyukur walaupun pelan tapi pasti tentu kedepan kita akan benar-benar bisa menunjukkan sinergi BPD dengan Pemdes dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebagaimana yang tertera dalam Permendagri mengenai tiga fungsi BPD, Ucap Zubaer, S.Pd M.SN Ketua DPW PABPDSI NTB kepada media ini melalui sambungan telfon.
Ia mengungkap, pertemuan dengan Jenderal Moeldoko di forum itu, akan direncanakan berbagai agenda besar diantaranya 1.Dilaksanakan Rapat Kerja Nasional ( Rakernas ) bersama Presiden Jokowi, pada bulan Juli 2021 mendatang. 2. Dicanangkan Peraturan Pemerintah tentang Tunjangan / Insentif Anggota BPD Seluruh Indonesia, ditindaklanjuti dengan Koordinasi 3 Kementrian yakni Kemendagri, Kemendes dan Menkeu.
" Kini jalan sudah terbuka, mari rapatkan barisan, kita gemuruhkan PABPDSI di tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia, " Terang Zubair. (Irsyad).
0 Komentar