.jpg){kind=small}
pemerintahan desa. Harmonisasi aparatur penyelenggara pemerintahan desa merupakan aspek fundamental khususnya berkaitan dengan penyusunan dan pembentukan peraturan desa untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan di desa dalam penatalaksanaan peraturan desa tersebut tidak multitafsir dan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada di Kabupaten.
Harmonisasi aparatur pemerintahan desa di lingkungan desa Sukamaju, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi terjalin dengan baik selama belasan tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari aman, damai, serta kesejahteraan warga desa tersebut.
Dalam keterangan persnya, Kades Sukamaju, Sarih mengatakan, selama puluhan tahun saya menjabat sebagai Kades mulai dari periode 1988, 1998, dan 2006 istirahat dulu, kemudian saya menjabat lagi jadi Kades di Sukamaju ini pada 2018 lalu hubungan antar Kepala Desa (Kades-red), staf desa, serta Badan Pengawas Desa (BPD-red) terjalin sangat harmonis.
" Kami saling bahu-membahu membangun desa tercinta ini. Hal tersebut tercermin dengan diapresiasinya pembangunan kantor desa yang jadi terlebih dahulu dari 6 desa lain di Kecamatan Tambelang ini oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD-red) Kabupaten Bekasi," terang pria yang akrab disapa Engkong Sarih.
Kong Sarih menambahkan, dampak dari harmonisasi tersebut sangat jelas terlihat dengan warganya yang damai, aman, dan sejahtera. Jelas Kong Sarih ke awak media pada, Kamis (14/7/2022).
Dalam kesempatan yang sama, Bongkon selaku staf desa Sukamaju menuturkan, Engkong merupakan sosok yang mumpuni dan patut diteladani dalam memimpin desa kami (Sukamaju-red). Selain proaktif dan bijak, beliau juga termasuk sosok yang lebih mengutamakan kemashlahatan masyarakat dibanding dengan dirinya sendiri, ada warga yang membutuhkan area pemakaman keluarga, Kong Sarih langsung mengaplikasikan keinginan warganya, ada yang dibelikan 200 meter hingga 500 meter tanah yang dipergunakan untuk makam keluarga tersebut.
" Selama puluhan tahun beliau menjabat sebagai Kepala Desa namun rumah beliau masih sangat sederhana seperti ini," tutur Bongkon.
’’Kalau kades tidak proaktif mencari program, baik di kabupaten, provinsi ataupun pusat, desa akan sulit untuk maju. Karena anggaran dari DD tidak akan cukup untuk membangun desa dengan cepat,” tambahnya.
Bongkon juga menyebut, desa yang bisa mendapatkan banyak program di luar DD (dana desa), adalah desa yang dipimpin orang yang mau bekerja. Karena menurutnya, pembangunan hanya bisa dilakukan dengan cepat ketika pemdes tak melulu bergantung pada gelontoran dana DD.
Dia berharap, harmonisnya aparatur pemerintah desa Sukamaju ini akan berdampak positif bagi pembangunan masyarakat desa. Khususnya bagi peningkatan ekonomi, kesejahteraan, dan pendidikan bagi warga. Bongkon juga berharap, masyarakat mampu menjaga dan memanfaatkan keharmonisan yang telah ada dengan baik.
’’Agar kesejahteraan masyarakat desa ini memiliki umur panjang,” Pungkas Bongkon.
0 Komentar