Lombok Utara, WARTABUMIGORA -- Pembangunan empat (4) kantor OPD di Kabupaten Lombok Utara dengan anggaran kurang lebih Rp. 16 Miliar yang direncanakan dibangun pada tahun depan (2023) disepakati seluruh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), hal tersebut sesuai hasil dan keputusan Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Badan Anggaran (Banggar) Pada Pendapat Akhir Fraksi Dewan terhadap Rancangan APBD Tahun 2023 di ruang sidang DPRD Lombok Utara, Rabu (30/11).
"Pendapat dan pandangan fraksi dewan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan dan peneteaan APBD tahun 2023 yang telah dilakukan," ungkap Bupati Djohan Sjamsu usai menghadiri Paripurna APBD tahun 2023.
Dikatakan Djohan pembangunan empat kantor OPD tersebut telah dipertimbangkan serta disesuaikan secara objektif, pula termasuk didalamnya terdapat saran serta masukan dari seluruh fraksi Dewan. Saran dan masukan serta pendapat tersebut menjadi dasar guna menindaklanjuti dan disepakati untuk tetap diusulkan hingga mendapat persetujuan oleh DPR.
"Apapun saran dan masukan serta pendapat Fraksi Dewan akan kami jalankan, karena menjadi satu kesatuan dalam keputusan APBD yang sudah dibil," terangnya.
Pembangunan tersebut menurut Djohan telah disesuaikan pula dengan kekuatan dan kemampuan daerah pasalnya, kondisi kantor saat ini menurutnya sudah jauh dari kata layak sehingga dibutuhkan kantor yang nyaman untuk melayani.
"Kita membutuhkan kenyamanan untuk melayani, jadi dengan kondisi 14 tahun dan setelah gempa kondisi kantor kita sudah tidak layak. (-red) kan malu kalau ada tamu tidak tau mau bawa kemana ujarnya.
Selain empat kantor OPD yang akan dibangun melalui APBD tahun 2023, terdapat belasan kantor yang juga nantinya akan dibangun melalui BNPB akibat roboh oleh gempa empat tahun silam. Ia menyatakan 4 kantor OPD yang akan dibangun melalui APBD itu tidak masuk dalam data yang akan di intervensi BNPB (di luar data gempa).
"Pembangunan 4 kantor OPD ini di luar data inventarisasi yang akan di bangun BNPB, tapi kehadirannya setalah gempa. (-red) karena kecil- kecil ya kebutuhan kurang lebih Rp. 20 Miliar," bebernya
Kendati itu Djohan melalui kebijakannya telahpun memproyeksikan porsi APBD tahun 2023 lebih dari 60 persen terhadap pengentasan kemiskinan, berdasarkan data angka kemiskinan secara statistik kemiskinan telah mencapai diangka 27 persen lebih dan masuk kategori daerah termiskin di NTB. Kebijakan anggaran selanjutnya pada pemenuhan di bidang kesehatan yaitu menyangkut Stunting dan pendidikan.
"Kalau sekarang ini kita masih digelari daerah termiskin, kita percepat penurun Kemiskinan ini secara signifikan ditahun depan,"
"Kemiskinan ini kan stastik, saya pernah bicara dengan BPS secara objektif masayarakat kita berkecukupan, Insya Allah kita bisa keluar dari zona itu secara signifikan," imbuhnya.
Sementara itu ketua DPRD Artadi menyebutkan alokasi ABPB untuk tahun 2023 telah mendorong pihak Ekskutif lebih pada pengalokasian anggarannya pada kebutuhan infrastruktur jalan, kebutuhan petani dan nelayan, salah satu dampak dorongan tersbut akibat pasca pandemi Covid- 19.
"Kita mendorong Ekskutif pada pemulihan ekonomi masyarakat paska pandemi Covid-19," katanya
Dijelaskan Artadi alokasi anggaran tersebut telah disesuaikan dengan RPJMD, pun demikian diperioritaskan pada Visi- Misi Bupati dapat tercapai.
"Kita perioritaskan kebutuhan masyarakat agar Visi- mutasi Bupati dapat tercapai, untuk kebutuhan masyarakat pasca Gempa dan Covid-19 kita perioritaskan," jelasnya
Alokasi anggaran pada peningkatan kesejahteraan masyarakat ditahun depan telah mencapai pada angka 45 persen untuk belanja publik, meskipun demikian dirinya mengaku terjadi perdebatan alot antara Banggar dan TAPD sendiri. Hal tersebut lebih disebabkan pada porsi anggaran yang menyentuh masyarakat menjadi dasar pertimbangan tersebut.
"Rekomendasi seluruh Fraksi telah diberikan setelah ditetapkan oleh lembaga maka tentunya kita berharap rekomendasi tersebut dapat dijalankan sebaik- baiknya oleh Ekskutif,"
"Kami tidak ingin kesepakat yang diambil kemudian berubah ditengah jalan, rekomendasi kami proporsi anggaran untuk jalan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata ditambah terlebih pariwisata karena sumber PAD kita,"pungkasnya.
0 Komentar