JAKARTA, WARTABUMIGORA-- Hari ini, (5/12), Masyarakat sipil dari berbagai kalangan melakukan aksi Tolak Pasal Bermasalah RKUHP. Aksi ini merupakan protes terhadap pemerintah dan DPR yang berencana segera sahkan RKUHP yang masih memuat sejumlah pasal bermasalah.
Sejumlah spanduk berisi tuntutan menolak pasal bermasalah dalam RKUHP beserta rangkaian bunga turut berduka cita dibawa oleh peserta aksi ke depan gedung DPR RI.
Muatan tentang hukum yang hidup di masyarakat, penghinaan Presiden, penghinaan terhadap lembaga negara, pemidanaan pawai dan unjuk rasa, hingga potensi impunitas penyelesaian pelanggaran HAM berat dalam #RKUHP masih menjadi masalah yang berpotensi melanggar hak kita.Besok, sidang paripurna DPR dikabarkan akan digelar. Masyarakat sipil, akademisi, jurnalis, dan elemen masyarakat lainnya memprotes pasal bermasalah yang masih ada dalam draf terbaru #RKUHP. Pemerintah dan DPR belum mendengar partisipasi aktif dan bermakna masyarakat.
Gelombang penolakan pasal-pasal bermasalah dalam #RKUHP sudah dimulai sejak 2019 di berbagai kota di seluruh Indonesia. Tapi, sayangnya pembaruan aturan hukum pidana Indonesia yang seharusnya melindungi hak kita masih belum sepenuhnya berpihak pada HAM dan keadilan.
0 Komentar