LOMBOK TIMUR, WartaBumigora - Ratusan massa pendemo kepung dan gedor kantor desa aikmel, massa tuntut kepala desa aikmel mundur dari jabatannya. Rabu (17/05/23).
Ratusan massa ini berasal dari Forum Masyarakat Pemerhati Desa (FMPD), Kedatangan warga ini untuk menggelar aksi damai terkait dugaan penyelewengan anggaran desa oleh pemerintah desa setempat. Baik itu anggaran BUMDes, sewa tanah pecatu, sewa wisata pemandian kolam Pesanggaran dan lainnya dengan nilai ratusan juta. Anggaran ratusan juta itu disebut tidak pernah masuk ke rekening desa.
Sementara itu, massa aksi berkumpul dan berorasi di depan kantor desa aikmel dengan di jaga ketat oleh pihak kepolisian dan TNI serta satpol PP setempat. Pada orasinya, massa meminta kepala desa aikmel untuk turun dari jabatannya,
Selain itu, perwakilan koordinator aksi Nasirin menjelaskan, “Aksi yang kami lakukan ini tak lain untuk meluruskan berbagai persoalan yang ada. Meski telah beberapa kali pergantian kepala desa, namun tidak ada satu pun dari mereka yang pernah berani menggadai pemandian pesanggrahan,” kata Nasirin.
Apa pun jenis anggaran yang dikelola terang dia semua itu harus disampaikan secara transparan oleh desa. Terlebih lagi Presiden juga telah meminta peran serta masyarakat untuk mengawal dan mengawasi penggunaan semua jenis anggaran yang ada di desa.
“Kantor desa ini bukan miliknya kades, BPD maupun staf desa melainkan ini juga milik masyarakat,” jelasnya.
Masyarakat lanjutnya tidak mempersoalkan terkait disewanya pemandian pesanggrahan maupun tanah pecatu. Namun yang terpenting adalah uang sewa yang merupakan bagian dari pendapatan desa harus dimasukkan ke rekening desa.
Ketika ada kegiatan atau program yang akan dibangun, anggaran itu boleh diambil. Apalagi uang sewa tanah pecatu nilainya cukup besar yaitu Rp 144 juta. Selaian itu ada juga anggaran BUMDes sekitar Rp 255 juta dan sewa pesanggrahan sekitar Rp 80 juta. Tetapi semua anggaran itu terang dia tidak jelas peruntukan.
“Bukan sebaliknya uang itu malah diambil untuk dirinya sendiri. Untuk itu kami minta ke kades supaya mundur,” terang Nasirin.
Aksi yang digelar tidak akan selesai sampai di sini. Jika pihak desa dalam hal ini kades tak kunjung menyampaikan secara transparan berkaitan dengan anggaran desa ratusan juta itu, warga pun mengancam melaporkan indikasi penyimpangan ini ke aparat penegak hukum. Termasuk juga akan meminta Inspektorat untuk turun melalukan audit.
“Setelah ini kami akan mendatangi Polres dan Inspektorat meminta untuk mengusut berbagai penyimpangan anggaran desa. Dan kami juga kembali akan menggelar aksi serupa dengan jumlah massa yang lebih banyak,” tutup Nasirin.
Sementara itu Sekdes Aikmel Muhammad Putradi Zaky mengatakan berbagai tuntutan yang disampaikan warga dalam aksinya itu akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa.
Bahkan apa yang menjadi tuntutan warga itu sebelumnya juga telah disampaikan pemerintah desa dalam rapat yang telah digelar beberapa hari lalu dengan BPD termasuk juga dihadiri oleh perwakilan warga
“Makaknya apa yang menjadi tuntutan warga dalam aksi semuanya akan kita jawab dari hal yang paling bawah. Termasuk kita juga akan berkoordinasi dengan kecamatan dan Dinas PMD. Pada dasarkannya kami sangat tidak menginginkan terjadinya kondisi seperti ini. Di sisi lain ini memang suatu hal yang biasa dalam demokrasi,” jawab Putradi.
Sedangkan berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran desa terutama uang dari sewa tanah pecatu disebutnya telah dimasukkan ke rekening desa.
Uang sewa pecatu ini juga merupakan salah satu bagian dari sumber PADes. Dan uang itu pun terang dia telah digunakan untuk berbagai kegiatan dan program desa. Di antaranya untuk membayar insentif gaji guru ngaji, marbut dan program lainnya.
“Tidak benar kalau uang itu digunakan sendiri oleh kades,” tutupnya.
0 Komentar