LOMBOK BARAT, WartaBumigora -- Kantor Bupati Lombok Barat kembali digoyang aksi demonstrasi dari kalangan aktivis setempat. Namun sayang, aksi demonstrasi yang digelar Senin (26/6/2023) sedikit tercederai atas pertikaian yang terjadi antara dua kelompok massa yang melakukan aksi.
Bahkan, pertikaian tersebut hampir terjadi aksi adu jotos antara ke dua belah pihak hanya karena persoalan soundsystem.
Pantauan wartawan di lokasi aksi samping Timur kantor Bupati Lobar di Gerung, dua kelompok aksi yang melakukan demonstrasi yakni massa yang mendukung keberadaan Tim Koordinasi Penataan Ruang daerah (TKPRD) dan massa yang menolak keberadaan TKPRD tersebut. Awalnya aksi demonstrasi terlihat biasa-biasa saja. Bahkan ada yang unik dalam aksi demonstrasi tersebut karena diiringi alat musik tradisional Gendang Beleq. Pun, saat menuju lokasi aksi, ke dua kelompok massa berjalan beriringan. Namun, suasana menjadi sedikit tidak terkendali ketika ke dua kelompok mass aitu hendak berorasi.
Ke dua belah pihak merasa berhak menggunakan soundsystem yang selama ini memang selalu dipergunakan untuk aksi demo. Keributan pun pecah ketika salah satu pihak membanting kardus yang air mineral yang membuat pihak lainnya merasa tersinggung. Ke dua belah pihak berusaha saling kejar dan hampir adu jotos, beruntung, aksi adu jotos itu berhasil dilerai oleh rekan-rekan dari kedua belah pihak dan apparat keamanan yang saat itu menjaga jalannya aksi demonstrasi.
Sementara itu, kubu Pendemo yang mendukung keberadaan TKPRD Lobar dalam penyampaiannya mengatakan bahwa pesatnya pembangunan di wilayah Kabupaten Lobar telah banyak memberi perubahan yang dapat dinikmati masyarakat khususnya disektor perekonomian. Aksi tersebut bertujuan untuk memperbaiki penggunaan sumber daya publik dan peningkatan kapasitas sektor swasta, dalam menciptakan nilai-nilai sumber daya secara bertanggungjawab, serta mendorong keberlanjutan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Korlap aksi, Hambali menyatakan jika tujuan aksi adalah mendukung Pemda Lobar, dalam melaksanakan rencana pembangunan ekonomi daerah yang lebih partisipatif. “Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, Pemda memberikan kesempatan kepada masyarakat, untuk ikut serta dalam pemanfaatan sumber daya alam dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas,” ujarnya.Menurut Hambali, aksi tersebut sebagai agen perubahan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Ia menyatakan, pelaksanaan pembangunan di Lobar telah membawa perubahan yang dapat dinikmati oleh masyarakat, terutama dalam bentuk pertumbuhan ekonomi.
“Dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi, pemimpin di daerah memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, yang harus dilakukan secara sinergis dan sinkron,” katanya.
Sedangkan, Koordinator Aksi, Alhadi Muis, dalam pertemuan dengan perwakilan Pemda Lobar, menyatakan kekhawatirannya terhadap Lobar yang hanya menjadi penonton di antara kabupaten/kota lainnya. Ia menegaskan jika menghindari pembangunan, akan membuat Lobar tertinggal, sehingga investor atau pengembang akan beralih ke kabupaten lain. “Oleh karena itu, kami mendukung Pemda Lobar untuk melanjutkan pembangunan dan mengajak pejabat, stakeholder dan masyarakat setempat untuk menarik investor dan penanam modal ke wilayah ini,” ujarnya. D.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Kesbangpol Lobar, Mahnan, menekankan pentingnya kebebasan berekspresi dalam sistem demokrasi. “Pro dan kontra dalam penyampaian pendapat adalah hal yang biasa, dan pemerintah menjamin hak tersebut,” katanya.Menurut dia, pembangunan merupakan kebutuhan bagi daerah yang ingin maju, asalkan dilakukan dengan mengikuti regulasi dan peraturan yang ada. “Kabupaten Lobar, dengan keberadaannya yang dekat dengan Kota Mataram dan sebagai perlintasan menuju Sirkuit Mandalika, memiliki potensi besar untuk maju. Oleh karena itu, pembangunan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan kesempatan bagi masyarakat setempat untuk menikmati manfaatnya,” singkatnya.
Dilain pihak, masa aksi yang menolak keberadaan TKPRD Lobar melalui perwakilannya yakni Mursidin menyampaikan bahwa hampir 600 hektar lahan produktif yang sudah tergerus pembangunan perumahan dan infrastruktur di Lobar. Hal itu, kata dia, tentu membuat lahan pertanian dan lahan produktif lainnya menjadi menipis. “Tentu ini menjadi hal yang cukup miris, mengingat Lobar memiliki potensi PAD yang cukup tinggi dari sector pertanian,” ungkapnya. Pun, menurut dia, sampai detik ini TKPRD Lobar tidak mampu menyelesaikan Rendana Detail Tata Ruang (RDTR) di semua kecamatan. Tak hanya itu, RTRW juga tak kunjung diterbitkan menjadi sebuah Peraturan Daerah. “Hal ini tentu semakin mengancam keberadaan lahan pertanian yang kita miliki,” pungkasnya.
0 Komentar