LOMBOK BARAT, WartaBumigora - Mengejar target perekaman yang masih menyisakan 10.343 warga atau 1,98 persen, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Barat melakukan perekaman KTP bagi warga yang belum memiliki dengan langsung turun ke desa-desa.
Kali ini Kepala Dinas Dukcapil, Saepul Ahkam mendampingi staffnya dengan langsung mengunjungi Kantor Desa Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong untuk melakukan perekaman sekaligus penanda tanganan Perjanjian Kerja Sama dengan empat desa di wilayah Kecamatan terujung di wilayah Kabupaten Lombok Barat, Senin (10/7/2023).
"Semula ini cuma pembaharuan PKS saja, tapi mumpung turun lapangan sekalian kita perekaman sekaligus untuk pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital atau IKD," ujar Ahkam.
Kali ini perekaman hanya mampu menyasar belasan warga usia sekolah dan lanjut usia, tidak mampu menyasar lebih banyak dikarenakan faktor geografis desa.
"Kita cuma melayani berdasarkan kedatangan warga ke kantor desa setelah disosialisasikan," tambah Ahkam.
Kondisi tersebut diamini oleh Kepala Desa Gili Gede Indah, Awaluddin. Kepala Desa yang belum genap sebulan menjabat sejak dilantik itu tetap mengapresiasi kehadiran Dukcapil.
"Warga kita memang tersebar di lima dusun yang jauh-jauh dan bisa diakses dengan perahu. Apalagi untuk usia sekolah, hari ini kebetulan hari pertama setelah libur," terang Awaludin sesaat setelah perekaman.
Mengenai kedatangan Kepala Dinas, pihaknya memanfaatkan dengan menyelenggarakan diskusi tentang persoalan adminduk warganya.
"Banyak warga yang memiliki persoalan, oleh Kadus bisa dijelaskan nanti setelah tanya jawab tadi," katanya.
Animo terhadap layanan turun desa dari Dukcapil juga mendapat perhatian dari Kepala Desa Kedaro H. Mustafa yang ikut memperbaharui PKS bersama 3 Kepala Desa lainnya.
"Jika bisa memberikan pelayanan dengan langsung turun ke lapangan seperti ini, kita juga berharap dapat dilayani. Bagaimanapun lokasi kami yang jauh, masalah transportasi, dan kondisi warga, kami berharap Dukcapil bisa datang ke Kedaro karena Dukcapil kan punya anggaran untuk itu," ujar H. Mustafa yang mantan anggota DPRD periode sebelumnya.
Ahkam mengiyakan permintaan tersebut. Ia berjanji akan datang jika operator kios administrasi terlebih dahulu menginventarisasi warga yang akan melakukan perekaman e-KTP. Hal tersebut memudahkan pihaknya untuk menyiapkan peralatan.
0 Komentar