𝓦𝓪𝓻𝓽𝓪𝗕𝗨𝗠𝗜𝗚𝗢𝗥𝗔,𝗝𝗔𝗞𝗔𝗥𝗧𝗔 - Konstelasi dari pemilu yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia di 14 Pebruari 2024 ternyata menyisakan berbagai prahara yang dirasakan masyarakat, dimulai dengan tumpang tindihnya netralitas aparat penegak hukum hingga netralitas penyelenggara negara dalam hal ini Presiden RI Jokowi.
Rasa kekhawatiran dari beberapa tokoh Indonesia mulai mengerucut saat dimulainya rekapitulasi suara pemilu di berbagai daerah. Suara PilPres, ParPol hingga Caleg- caleg DPR DPRD Tingkat I, II.
Menyikapi carut marutnya pelaksanaan pemilu, bertempat di Balai Sarbini, Jakarta, berkumpulah beberapa tokoh Indonesia Dr. Abdullah Hehamua, Prof. Dr Didin S. Damarhuri, Prof. Dr Din Samsudin, Jend. TNI (Purn) Fahrul Rozy, Hafid Abbas, Komjen Pol. Oegroseno, Prof. Dr. Rochmat Wahab, Drg. Paulus Januar, Msi.
Tokoh - tokoh dari daerah yang hadir Syukri Fadholi, Soetoyo Abadi, Juju Purwanto, Mantan BEM Imanudin Rachman (5/3/2024).
"Meski di bulan Ramadhan ini, Rasulullah memimpin perang Badar, tidak membuat menahan diri melawan kemungkaran," ujar Din Samsudin diawal pembuka deklarasi GKPR.
Deklarasi dihadiri sekitar 1000 peserta perwakilan dari GKPR berbagai daerah menyuarakan Tritura : 1. Menolak pemilu 2024 yang curang dan brutal, 2. Mendukung DPR RI menggunakan Hak Angket, 3 Presiden Jokowidodo mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Imdonesia.
Drg. Paulus Januar Msi "Dengan keprihatinan yang dalam, kita hadir sebagai bagian dari integral bangsa yang merasakan daruratnya kedaulatan rakyat. Kita harus bergerak meraihnya."
Hingga berita ini diturunkan, deklarasi dari GKPR masih terus berlanjut, diisi orasi dari bermacam tokoh baik akademisi, civitas maupun lapisan masyarakat lainnya.
 Mendeklarasikan Menuntut Kedaulatan Rakyat){kind=link}
0 Komentar