WARTABUMIGORA.ID|LOMBOK TIMUR – Kebijakan penutupan sementara ratusan dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat menuai sorotan dari berbagai pihak. Sedikitnya 302 dapur ditutup, termasuk 105 dapur di Kabupaten Lombok Timur, karena dinilai belum memenuhi standar seperti Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Pemerhati program MBG Lombok Timur, Bang Deni, mempertanyakan langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai mendadak dan belum dilakukan secara menyeluruh.
“Saya mempertanyakan kebijakan ini. Kenapa penutupan dilakukan secara massal dan tiba-tiba? Apakah BGN sudah melakukan sidak secara menyeluruh atau hanya berpatokan pada IPAL dan SLHS saja?” ujar Bang Deni, Sabtu (4/4/2026).
Ia menilai, seharusnya standar seperti IPAL dan SLHS sudah menjadi syarat utama sejak awal proses pendaftaran dapur MBG, bukan baru dipermasalahkan setelah program berjalan cukup lama.
“Ini yang menjadi tanda tanya besar. Kalau memang itu syarat mutlak, kenapa dari awal banyak dapur bisa lolos? Kenapa tidak dilakukan pengecekan secara detail sejak tahap awal hingga operasional?” tegasnya.
Lebih lanjut, Bang Deni meminta agar BGN tidak hanya fokus pada dua aspek tersebut, tetapi juga melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan dapur MBG.
“BGN harus turun langsung ke lapangan. Periksa juga manajemen SPPG, laporan keuangan, kualitas bahan, menu makanan, hingga sistem distribusinya. Jangan hanya IPAL dan SLHS saja,” lanjutnya.
Ia juga menyoroti pentingnya audit rutin terhadap laporan operasional dapur, baik mingguan maupun bulanan, guna memastikan program berjalan sesuai aturan.
“Semua laporan harus diaudit. Kalau ada kelalaian atau pelanggaran, itu juga harus jadi dasar evaluasi. BGN harus objektif dan transparan dalam hal ini,” katanya.
Selain itu, Bang Deni turut menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap pelaku UMKM dan industri rumahan yang sebelumnya terlibat dalam program MBG.
“Banyak pelaku UMKM rumahan sekarang mengeluh. Mereka tidak lagi dilibatkan. Bahkan menu kering untuk posyandu seperti balita dan ibu hamil juga ditiadakan. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Ia berharap BGN segera melakukan evaluasi menyeluruh serta memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan gizi masyarakat sekaligus memberdayakan pelaku usaha lokal.
“BGN harus memastikan program ini benar-benar berpihak pada masyarakat, termasuk UMKM. Jangan sampai tujuan baik justru menimbulkan masalah baru di lapangan,” tutupnya.
0 Komentar