WARTABUMIGORA.ID|MATARAM-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi menggelar Pelatihan Paralegal Angkatan II pada Jumat (19/6/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Lombok Beach Hotel tersebut diikuti oleh 70 peserta dari berbagai kabupaten dan kota di NTB, serta dijadwalkan berlangsung selama tiga hari.
Pelatihan ini bertujuan membekali para kader muda dengan pemahaman hukum yang memadai agar mampu memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu yang selama ini menghadapi keterbatasan dalam mengakses layanan hukum.
Ketua LBH GP Ansor NTB, Abdul Majid, mengaku bangga atas tingginya antusiasme peserta yang mengikuti pelatihan tersebut. Menurutnya, jumlah peserta yang hadir menunjukkan meningkatnya kepedulian generasi muda terhadap persoalan hukum yang berkembang di tengah masyarakat.
“Saya menganggap ini sebagai bentuk antusiasme dari pemuda agar kita semua memahami tentang hukum. Dengan bekal ini, kita diharapkan mampu mendampingi orang-orang di sekitar kita dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum,” ujarnya saat memberikan sambutan.
Abdul Majid menjelaskan, LBH GP Ansor NTB memiliki target jangka panjang untuk mewujudkan program “Satu Desa Satu Paralegal.” Program tersebut diharapkan mampu menghadirkan pendamping hukum di setiap desa sehingga masyarakat dapat memperoleh akses informasi dan bantuan hukum secara lebih mudah.
Menurutnya, peran paralegal sangat penting karena menjadi garda terdepan dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu dan minim pengetahuan mengenai hak-haknya di hadapan hukum.
“Tugas utama mereka adalah mendampingi persoalan hukum di tengah masyarakat, khususnya memberikan pendampingan hukum secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu dan minim pemahaman hukum,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan Pengurus Wilayah (PW) GP Ansor NTB menyoroti pentingnya keberadaan paralegal dalam menjawab berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat. Ia menilai kehadiran paralegal yang responsif hingga tingkat desa menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya berbagai kasus yang membutuhkan pendampingan hukum.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah masih ditemukannya kasus pelecehan seksual di sejumlah lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren di wilayah NTB. Menurutnya, keberadaan paralegal yang terlatih di setiap desa diharapkan dapat membantu korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, serta akses terhadap keadilan.
Dengan pelatihan ini, para peserta diharapkan tidak hanya memahami dasar-dasar hukum, tetapi juga mampu menjadi pendamping masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan hukum yang muncul di lingkungan masing-masing.
Melalui Pelatihan Paralegal Angkatan II ini, LBH GP Ansor NTB menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan akses keadilan bagi masyarakat marginal dan memperkuat kesadaran hukum di tengah masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem pendampingan hukum yang lebih merata serta memastikan setiap warga memperoleh perlindungan hukum yang setara di Bumi Gora.
0 Komentar