WARTABUMIGORA.ID | BIMA – Bupati Bima, Ady Mahyudi, menegaskan pentingnya perubahan pola kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berorientasi pada hasil, transparansi, dan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Regulasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dirangkaikan dengan Kolaborasi dan Kemitraan bersama Bank Dinar terkait Pembiayaan Usaha Tani serta Beragunan Emas (SI TANI).
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Marina Inn, Kota Bima, Senin (26/10), tersebut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima, Drs. H. Masykur, MM, Kabid Pemdes Safriatna, Direktur Utama Bank Dinar Mustaen, Kepala Cabang Bank Dinar Bima, serta seluruh kepala desa se-Kabupaten Bima.
Dalam sambutannya, Bupati Bima menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada manajemen Bank Dinar atas dukungan dan partisipasinya dalam menyukseskan kegiatan sosialisasi tersebut.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Dinar dapat terus diperkuat untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa, mengembangkan usaha produktif, serta mendorong penguatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Secara tegas, Bupati Ady Mahyudi meminta seluruh kepala desa untuk mengubah pola kerja dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurutnya, keberhasilan seorang kepala desa tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari kemampuan menjalankan amanah dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Indikator keberhasilan seorang kepala desa tidak diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, melainkan dari seberapa baik amanah dijalankan dan seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Oleh karena itu, seluruh kepala desa diminta bekerja dengan target yang jelas, perencanaan yang terarah, serta hasil yang terukur agar setiap program pembangunan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Selain menekankan transformasi pola kerja, Bupati juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi serta pengelolaan keuangan desa yang transparan dan bertanggung jawab.
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan anggaran harus memiliki dasar hukum yang jelas. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus dilaksanakan secara tertib, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.
Setiap rupiah yang bersumber dari keuangan desa, lanjutnya, merupakan amanah masyarakat yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Lebih lanjut, Bupati Bima menekankan pentingnya kedisiplinan aparatur desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mendorong penguatan pembangunan ekonomi desa melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pengembangan usaha produktif masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan peluang kemitraan pembiayaan untuk mendukung kegiatan ekonomi, khususnya sektor pertanian.
Selain itu, prestasi yang diraih oleh desa-desa di Kabupaten Bima diharapkan dapat menjadi contoh dan motivasi bersama dalam mendorong kemajuan daerah.
Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Bima, Drs. H. Masykur, MM, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut merupakan kesempatan berharga bagi seluruh kepala desa untuk memperkuat pemahaman mengenai regulasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
Menurutnya, kolaborasi dengan Bank Dinar diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa terhadap regulasi sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya para petani.
0 Komentar