WARTABUMIGORA.ID|LOMBOK TENGAH — Koordinator hearing SADIS NTB, Bajang Hanan, menyampaikan kekecewaan mendalam setelah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Lombok Tengah tidak menemui massa yang datang untuk meminta klarifikasi terkait proyek Penerangan Jalan Umum dan Tata Suara (PJUTS) dengan nilai anggaran mencapai Rp5,2 miliar yang dinilai bermasalah.
Dalam pernyataannya di lokasi kegiatan, Senin (26/10/2026), Bajang Hanan menjelaskan bahwa kegiatan yang digelar semata-mata bertujuan untuk meminta penjelasan dan keterbukaan informasi terkait pelaksanaan proyek PJUTS yang menjadi sorotan masyarakat. Namun hingga kegiatan berlangsung, pihaknya belum mendapatkan penjelasan langsung dari Kepala Dinas Perkim Lombok Tengah.
"Kami datang untuk meminta penjelasan secara terbuka. Apa yang menjadi dasar, bagaimana prosesnya, dan bagaimana realisasi anggaran proyek senilai Rp5,2 miliar itu. Namun sayangnya, hingga saat ini belum ada perwakilan pimpinan instansi yang hadir untuk memberikan penjelasan kepada kami," ujar Bajang Hanan.
Pihaknya juga mengapresiasi kesiapsiagaan Aparat Penegak Hukum (APH) yang telah melakukan pengawalan sejak pagi hari guna menjaga situasi tetap aman dan kondusif di lokasi. Meski demikian, SADIS NTB menegaskan bahwa klarifikasi langsung dari pihak terkait tetap diperlukan agar persoalan yang dipertanyakan dapat dijelaskan secara transparan dan tidak memicu spekulasi di tengah masyarakat.
Bajang Hanan kemudian memberikan peringatan tegas, bahwa jika tidak ada tanggapan resmi dalam batas waktu yang ditentukan, pihaknya akan mengerahkan massa lebih besar.
"Kami mengapresiasi kesiapsiagaan APH di lokasi. Namun, jika hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada pihak yang memberikan penjelasan resmi, kami tegaskan bahwa SADIS NTB akan mengerahkan massa untuk melakukan demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk tuntutan keterbukaan informasi dan akuntabilitas anggaran," tegasnya.
SADIS NTB menyatakan akan terus mendorong agar persoalan ini mendapat perhatian serius dari pihak terkait. Selain meminta penjelasan rinci mengenai proyek PJUTS senilai Rp5,2 miliar, pihaknya juga menuntut adanya pertanggungjawaban apabila nantinya ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwenang.
Sementara itu, media ini telah berupaya menghubungi Kepala Dinas Perkim Kabupaten Lombok Tengah untuk meminta tanggapan dan klarifikasi atas pernyataan SADIS NTB. Namun hingga berita ini diterbitkan, tanggapan resmi belum diperoleh.
0 Komentar