Wartabumigora.com
| Lombok Barat – Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menetapkan
target Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih tinggi dari tahun lalu, yakni Rp.
279.2 miliar. Leboh tinggi Rp. 24.8 miliar dari tahun sebelumnya. Bagi Badan
Pendapatan Daerah (Bapenda), kenaikan tersebut lantaran dalam melakukan
perekrutan PAD, pengelolaannya dinilai cukup maksimal. Hal itu disampaikan Plt
Kepala Bapenda Lobar, H. Dar Sapardi dalam gelaran Rapat Pimpinan (Rapim) II di
Aula Kantor Bupati, Kamis (17/1).
“Kendati
naik sebesar Rp. 24,8 miliar, namun tidak bisa dialokasikan ke beberapa OPD
penghasil PAD,” jelas Dar Sapardi.
Dia
beralasan, potensi OPD penghasil PAD sudah maksimal, sehingga kenaikan Rp. 24,8
milyar ini hanya bisa dialokasikan ke tiga OPD saja yakni, Bapenda dengan kenaikan
target PAD sebesar Rp. 15,4 milIar, Dinas Kesehatan naik Rp. 2,4 miiyar, dan
RSUD Patut Patuh Patju sebesar Rp. 6,7 miliar.
“Masing-masing
OPD penghasil PAD sudah menyampaikan potensinya sudah maksimal dan tidak bisa
dinaikkan lagi targetnya,” tambahnya.
Beberapa
strategi dan terobosan akan dilakukan untuk mencapai target PAD 2019. Mulai
dari perlengkapan regulasi berupa Perda terkait tarif pajak daerah. Tarif ini
sejak tahun 2011 tidak pernah dilakukan penyesuaian. Karena target ini naik
cukup signifikan, maka pihak Bapenda mengajukan revisi Perda. Harapannya, dalam
waktu dekat akan dibahas di ranah legislatif.
Terobosan
lain yang dilakukan adalah menyusun draf peraturan bupati tentang harga pasar
terendah. Tujuannya untuk menentukan nilai perolehan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Karena
setiap transaksi jual beli di lapangan, para pihak harus melaporkannya jual
beli itu hanya sesuai nilai jual (NJOP). Sedangkan harga NJOP kita sangat
rendah, semoga dengan Perbup yang akan disusun bisa meningkatkan terutama pajak
sektor BPHTB,” terangnya.
Selain
itu juga dilakukan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) kaitannya
dengan persertifikatan individual, kelompok maupun prona.
“Alhamdulillah
dengan target Rp.16,7 milyar BPHTB bisa mencapai seratus persen lebih,” papar
Dar seraya berharap target PAD 2019 bisa dicapai.
Kerjasama
lain juga dilakukan Dinas Perijinan, terkait dengan status tanah dari lahan
kosong menjadi bangunan. Informasi terkait status tanah ini sangat penting,
melihat adanya perumahan-perumahan yang sudah menjamur di wilayah Lobar.
Menanggapi
hal tersebut, Sekda Lobar H. M. Taufiq memberikan apresiasi. Namun dia
menekankan OPD yang menghasilkan PAD agar melakukan kreasi, jangan sampai dari
tahun ke tahun nilainya itu itu saja.
“Jadikan
ini sebagai pertemuan rutin di OPD untuk mengevaluasi PAD ini. Saya berasumsi,
semoga pencapaian PAD ini seratus persen,” katanya di hadapan Bupati H. Fauzan
Khalid, serta seluruh pimpinan OPD peserta rapim.
Selain
presentase kinerja sejumlah pimpinan OPD, agenda dalam rapim ini diisi dengan
penandatanganan Pakta Integritas bagi pimpinan OPD. Penandatanganan secara
simbolis dilakukan oleh Bupati, Sekda, para Asisten, Staf Ahli Bidang
Administrasi Umum, dan Kepala Inspektorat Lobar. (Red)
0 Komentar