Lombok Barat, ( wartabumigora.com ) - Menyandang status daerah tertinggal kabupaten Lombok Barat NTB, memiliki persoalan rata - rata saat ini tercatat tidak tamat sekolah dasar (SD).
Menurut wakil ketua DPRD Lombok Barat Sulhan Muchlis Ibrahim menjelaskan, Dari sisi suport anggaran pihaknya ke pemerintah daerah ( Pemda) sudah diatas rata - rata, kalau regulasi mensyaratkan 20 persen untuk anggaran pendidikan, 2018 pihaknya sudah 33 persen anggarkan untuk pendidikan dan tahun 2019 anggarannya 28-30 persen.
" Suport dari pihak DPRD lobar dalam bentuk anggaran sudah sesuai, bahkan melebihi yang seharusnya, persoalan saat ini adalah tinggal bagaimana pengawasan serta impelmentasi program pada dinas terkait saja." jelasnya. Jumaat.(18/2/2019).
Menurut Sulhan, tidak hanya berbicara tentang anak yang sekolah, meskipun pemerintah pusat sudah memiliki program wajib belajar sembilan tahun yang menggratiskan pelajar SD hingga SMP biaya sekolah.
" Tetapi bagaimana orang tua mereka juga bisa baca tulis, maka harus ada integrasi Bappeda, dikbud,dinas sosial dan disdukcapil, untuk mengatakan rata - rata lama sekolah." lanjut sulhan.
Faktor kemiskinan juga diungkapkan menjadi salah satu kabupaten tertinggal, karena meskipun biaya sekolah gratis sampai jenjang SMP, masih banyak anak - anak di lobar yang tidak bisa di sekolahkan karena harus bekerja membantu perekonomian orang tuanya, mulai dari bekerja sebagai buruh hingga petani.
" Maka ini harus ada integrasi semua dinas yang terkait."pintanya.
Selain itu juga Kepala Bappeda Lobar Dr. H Baihaqi sebelumnya mengakui rata - rata lama sekolah menjadi persoalan serius yang menyebabkan lombok barat belum bisa melepaskan diri dari status kabupaten tertinggal.
" Ada 42.727 warga lombok barat yang tidak tamat SD dan ini terkonsentrasi di sektor pertanian." ungkapnya. (01).
0 Komentar