Lombok Barat, wartabumigora.com -- Penggunaan dana desa yang dinilai tidak transparan diprotes warga Desa Kuripan Timur, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, dengan mendatangi dan melaporkan dugaan penyelewengan dana desa ke Kantor Polres Lombok Barat, kemarin. Selasa (21/5/2019).
Kehadiran warga Kuripan diterima Kanit Tipikor Polres Lombok Barat, serta pihak Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Lombok Barat, AKP. Priyo Suhartono pun mendengarkan keluhan dan laporan warga tersebut dan berjanji akan menindaklanjutinya.
Perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di dampingi Kekadusan Desa Kuripan Timur, Mus menuturkan kehadiran warga untuk penyampaikan masalah pengelolaan Dana Desa Kuripan Timur Tahun 2019.
Warga menilai pengelolaan dana desa dilakukan secara tertutup Kepala Desa (Kades) Kuripan Timur, Anwar efendi dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dana Desa.
" Hal itu misalnya terkait pengadaan mobil ambulan yang semestinya di anggarkan, namun terbentur dengan di lampirkan dengan surat rekomendasi dari pihak dinas kesehatan tidak bisa di keluarkan maka dana tersebut di alokasikan ke pengadaan JPU." Rabo.(22/5/2019).
Dia berharap Polres Lombok Barat dapat mengungkap aitem proyek dana desa Kuripan Timur yang sebenarnya. "Harapan satu-satunya untuk mengungkap penggunaan Dana Desa Kuripan Timur adalah institusi kepolisian," ucap Mus kepada wartawan.
Warga Kuripan Timur lainnya yang tidak mau di sebut namanya, menambahkan selama ini ditemukan ada kejanggalan daripada temen-temen adalah bahwa TPK belum terbentuk anggaran sudah di eksekusi dengan nilai dana kurang lebih 2 Ratus Juta.
" Ya kami juga pegang kwetansi nya dan sebagai alat bukti kami untuk pelaporan ke pihak polisi." lanjutnya.
Selain itu juga ada kejanggalan dengan terbentuknya TPK tanggal 9 april kemarin anggarannya sudah di eksekusi pada tanggal yang sama, 9 april 2019.
" Tapi yang jelas ada realisasi pengambilan dari bendahara ke kepala desa, ya paling gak pihak ke tiga." imbuhnya.
Secara terpisah Anwar Efendi, selaku Kades Kuripan Timur, berdalih dengan tuduhan sejumlah warganya.
" Itu semua tidak benar dan apa yang tertera dalam anggaran belanja desa sudah sesuai tehnis, namun jua kita kemarin ada kekeliruan sedikit terkait pengadaan mobil Ambulance yang memang kita telah kami anggarkan namun di tolak oleh pihak dinas kesehatan dengan alasan tidak di berikan rekomendasi dengan alasan terlalu dekat dengan RSUD," jelasnya.
Selain itu juga Anwar menegaskan, difa anggaran pengadaan mobil Ambulance tersebut sudah di sepakati oleh semua kepala dusun dan ketua BPD untuk penambahan pengadaan JPU.
" Kami sudah sesuai prosudur dan dana pengadaan mobil ambulan tersebut kita alokasikan penambahan anggaran ke pengadaan JPU dan beberapa aitem lainnya. pungkasnya.
Kasat Reskrim Polres Lombok Barat, AKP. Priyo Suhartono, mengatakan segera meminta keterangan sejumlah pihak terkait pengelolaan dana desa Kuripan. "Jika ditemukan penyelewengan, diproses hukum."(lalu).
0 Komentar