Lombok Barat, wartabumigora.com- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Barat, Imam Kafali, menepis isu yang dihembuskan oleh sejumlah massa aksi yang melakukan demonstrasi di depan kantor DPRD Lombok Barat, Selasa (02/04) siang, terkait tudingannya terhadap sejumlah anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas secara fiktif atau SPPD fiktif pada 2018 tahun lalu.
Imam Kafali menyatakan, dirinya membantah terlibat dalam kasus perjalanan dinas ke luar daerah yang di duga fiktif tersebut, sebab menurutnya, kasus tersebut sebelum ia dilantik menkadi ketua parlemen Lombok Barat.
" Bukan ranah saya untuk menjelaskan itu, karena saya bertugas atau di lantik pada bulan april 2018," terang mantan ketua BEM IKIP Mataram 2010. Usai menerima masa aksi di depan kantor DPRD Lombol Barat.
Namun menurutnya, sejumlah anggota DPRD yang diduga menerima aliran dana perjalanan Dinas ke luar daerah yang di duga fiktif tersebut sudah mengembalikannya ke kas negara.
" Artinya yang tahu ya dulu, yang saya tahu ya, tapi itupun sudah ada pengembalian dan sebagainya. Itu yang saya tahu, tapi saya kurang paham," ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah massa aksi yang mengatasnamakan diri Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sasak (Ampes)
Jakarta melakukan aksi depan kantor DPRD, mereka meminta penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus indikasi SPPD fiktif yang diduga dilakukan oleh oknum anggota dewan secara berjamaah pada tahun 2018.(01).
0 Komentar